JAKARTA, – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Koordinator Komisariat (Koorkom) Universitas Negeri Jakarta (UNJ) bersama HMI Badko Jabodetabek-Banten dengan tegas menolak pengesahan RUU TNI yang dinilai berpotensi merusak prinsip demokrasi, mengancam supremasi sipil, serta melemahkan reformasi militer yang telah diperjuangkan sejak era reformasi 1998."pada Kamis 20 Maret 2025 lalu.
Ketua Umum HMI Koorkom UNJ yang sah, Arief Fathurrachman, menyampaikan bahwa pernyataan dukungan terhadap RUU TNI yang beredar di media tidak mewakili sikap resmi HMI Koorkom UNJ dan merupakan upaya manipulasi opini publik yang harus diluruskan." Sabtu 22/03/2025
"Kami tegaskan bahwa HMI Koorkom UNJ menolak pengesahan RUU TNI! Pernyataan yang mendukung RUU ini bukan berasal dari kami dan merupakan bentuk pembelokan opini yang tidak bertanggung jawab,"ujar Arief Fathurrachman.
Lebih lanjut, ia menyoroti bagaimana RUU TNI ini membuka ruang bagi militer untuk kembali aktif dalam kehidupan sipil, sesuatu yang bertentangan dengan semangat reformasi 1998 yang berupaya mengembalikan supremasi sipil atas militer.
"RUU ini membuka jalan bagi militer untuk kembali masuk ke dalam urusan sipil. Kita sudah melihat dampak buruk dwifungsi ABRI di masa lalu, jangan sampai kesalahan sejarah ini terulang kembali. HMI akan terus berada di garda terdepan dalam menolak segala upaya militerisasi sipil!" lanjutnya.
Selain itu, ia juga menegaskan bahwa RUU ini tidak hanya melemahkan demokrasi, tetapi juga membuka peluang bagi pelanggaran HAM yang tidak terkontrol.
"RUU ini akan memperkuat impunitas bagi militer. Dengan semakin luasnya kewenangan TNI tanpa kontrol yang ketat, kita akan melihat semakin banyak pelanggaran HAM yang sulit dipertanggungjawabkan. Ini adalah langkah mundur bagi demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia!" katanya.
HMI Koorkom UNJ dan HMI Badko Jabodetabek-Banten juga menyoroti minimnya transparansi dan partisipasi publik dalam penyusunan RUU ini.
"Pemerintah dan DPR harus membuka ruang dialog dengan masyarakat sipil! Proses pembahasan RUU ini dilakukan tanpa melibatkan akademisi, organisasi masyarakat, dan elemen mahasiswa yang selama ini menjadi penjaga demokrasi. Jangan buat kebijakan strategis tanpa mendengar suara rakyat!" tambahnya.
Jika pemerintah tetap memaksakan pengesahan RUU ini tanpa mempertimbangkan suara rakyat, maka HMI Koorkom UNJ bersama HMI Badko Jabodetabek-Banten akan terus mengawal isu ini dengan aksi yang lebih besar dan berkelanjutan.
Tolak RUU TNI! Kawal Reformasi! Hentikan Militerisasi Sektor Sipil! Hidup Mahasiswa! Hidup HMI, " Tutupnya. (Red)
Penulis : Tyo
