Oleh: Kamaludin
(Aktivis Pemerhati Politik dan Kebijakan Publik)
OPINI - Dinas Perhubungan Provinsi Banten kini tengah berada di titik nadir kepemimpinan yang kacau balau. Kepala Dinas Tri Nurtopo gagal total dalam mengelola internalnya. Diskresi kepemimpinan yang ngawur, sentralisasi kebijakan di tangan segelintir orang, serta ketimpangan antar-bidang menjadi penyakit kronis yang merusak tatanan birokrasi di dalamnya. Alih-alih membangun sistem yang transparan dan profesional, Dinas Perhubungan justru berubah menjadi kerajaan kecil yang dikuasai oleh segelintir elite birokrat rakus dan tidak becus.
Yang lebih menjijikkan, pengelolaan anggaran di Dishub Banten dilakukan secara tertutup dan dikuasai hanya oleh satu atau dua orang. ASN eselon 4 yang seharusnya memiliki peran dalam struktur organisasi malah dipinggirkan, sementara honorer yang tak memiliki kewenangan tiba-tiba menjadi pemain utama dalam berbagai kegiatan. Ini jelas penghinaan terhadap sistem birokrasi! Ke mana wajah wibawa seorang kepala dinas jika sistemnya saja penuh dengan tumpang tindih dan ketidakadilan?
Ketidakbecusan ini semakin nyata dengan munculnya riak-riak dari masyarakat dan para kontrol sosial yang mulai mempertanyakan, "Ada apa dengan Dinas Perhubungan Banten?" Bukan sekadar isu kecil, tapi ini sudah menjadi perbincangan luas yang menyangkut kredibilitas pemerintahan daerah. Jika Dinas Perhubungan dipimpin dengan cara otoriter oleh segelintir orang yang haus kuasa, maka kepercayaan publik terhadap institusi ini akan hancur seketika.
Kondisi internal semakin membusuk, para pejabat mulai bermalas-malasan, kecewa dan enggan berkantor karena kepemimpinan yang sewenang-wenang. Bagaimana mungkin sebuah dinas yang seharusnya menjadi tulang punggung perhubungan justru dipenuhi oleh orang-orang yang tak lagi punya semangat kerja? Ini bukan hanya soal kepemimpinan buruk, tetapi sudah masuk ke level kegagalan struktural yang memerlukan tindakan tegas.
Tri Nurtopo seharusnya sadar bahwa jabatan yang diembannya bukan sekadar kursi empuk untuk mengatur anggaran seenaknya. Jika ia masih memiliki sedikit rasa tanggung jawab, sebaiknya ia segera membenahi carut-marut internal yang telah membuat Dishub Banten seperti kapal tanpa nahkoda. Jika tidak mampu, lebih baik mundur dengan hormat sebelum dihujat lebih keras oleh masyarakat..!
Tak ada lagi alasan untuk membiarkan keadaan ini berlarut-larut. Publik berhak menuntut transparansi, ASN yang dipinggirkan harus bersuara, dan Dishub Banten harus segera dibersihkan dari praktik kepemimpinan yang bobrok. Jangan biarkan Dinas Perhubungan menjadi sarang kepentingan segelintir orang yang hanya peduli pada keuntungan pribadi.
Jika Kepala Dinas Tri Nurtopo masih terus berpura-pura tidak tahu, maka gelombang kekecewaan akan berubah menjadi badai perlawanan. Kami, sebagai masyarakat dan kontrol sosial, tidak akan tinggal diam melihat birokrasi dijadikan alat kepentingan segelintir pihak. Dishub Banten harus diselamatkan, atau dibiarkan runtuh bersama kepemimpinan buruknya..!!
