SERANG - Sebelum Pelantikan Gubernur Definitif, Pernyataan Pj Gubernur Banten, A. Damenta terkait akan adanya rotasi dan mutasi Eselon 3 dan 4 yang sedianya diagendakan pada tanggal 6 Februari 2025 terkesan ada kepanikan dan tindakan yang membabibuta, demikian dikatakan Kamaludin, Aktivis Pemerhati Kebijakan Publik kepada beberapa awak media di sela-sela kegiatan di Bilangan Kota Serang.
Menurut Kamaludin, ucapan yang dilontarkan Pj Gubernur Banten tidak bercermin dan berkaca pada proses begitu panjang dan lamanya situasi dan kondisi kekosongan jabatan ataupun dropnya psikologis ASN di lingkungan Pemprov Banten yang menginginkan adanya penyegaran, namun anehnya kondisi yang begitu pelik dan rumitnya, hanya melalui sekejap mata bisa diselesaikan oleh hanya seorang Pj Gubernur Banten dalam sesaat.
“Ini aneh, kalau kami melihatnya seperti ada desakan atau muatan politis dari kelompok-kelompok tertentu agar proses ini bisa terjadi, semacam titipan, kepanjangan tangan atau buah hasil perjuangan politik yang baru saja selesai,” terang Kamaludin sambil menegaskan bahwa pihaknya sudah mensinyalir nama-nama yang direkomendasikan pun sudah masuk dan hasilnya pun juga sudah diketahui.
Lebih lanjut, Kamaludin mengingatkan, apakah Daftar Urutan Kepangkatan sudah disusun secara obyektif oleh BKD Banten, karena berdasarkan proses yang selama ini terjadi adalah DUK-nya beralih menjadi Daftar Urutan Kedekatan.
“Kita sudah banyak mengetahui, ada pejabat yang tersangkut berbagai kasus indispliner ataupun cacat moral, bahkan sudah menjadi konsumsi public, tapi pada realitanya nanti pasti akan menempati pos-pos yang strategis, karena Daftar Urutan Kedekatan," ungkap Kamaludin.
Dirinya mengatakan bahwasannya inilah kondisi yang akan terus berkelanjutan di tanah Banten ini dalam konteks regulasi yang terus memihak pada kepentingan-kepentingan kelompok tanpa melihat pada aspek karir dan etos kerja yang baik.
"Harus diingat juga oleh Pj Gubernur Banten, A. Damenta, assesmen yang sedang berlangsung untuk Eselon 3 dan 4 hingga tanggal 7 Januari, berarti kesimpulan akhir atas assesmen tersebut tentunya akan menjadi hasil notulensi karir buat yang bersangkutan setelah tanggal 7, tapi kok tiba-tiba mau dipaksakan untuk dilakukan rotasi dan mutasi sebelum tanggal 6 Februari," sambungnya.
"Inilah yang kami duga ada motif dan motivasi tertentu dilaksanakan rotasi dan mutasi sepertia ada dugaan kuat transaksional kepentingan,” tegas Kamaludin.
Yang patut dipertanyakan, lanjut Kamaludin, apakah fungsi Baperjakat sudah berjalan pada proses ini, karena setahu pihaknya, selama ini Baperjakat tidak berfungsi dengan baik.
"Kepada Pj Gubernur Banten, A. Damenta, untuk tidak bermain-main di Banten atau lebih ekstremnya jangan tinggalkan Banten dalam keadaan kisruh akibat membuat kebijakan yang salah dan tidak tepat, karena jabatan Pj Gubernur Banten hanya tinggal menghitung hari." Tutupnya.
(Suprani)
