Oleh: Entis Sumantri
Advence Training LKIII Kalimantan Barat
OPINI - Keadilan sosial dan keadilan ekonomi menjadi dasar yang fundamental untuk kehidupan bernegara agar tercapainya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT. Keduanya merupakan konsep penting dalam membangun masyarakat yang sejahtera.
Prinsip keadilan sosial mencakup pengakuan hak-hak dasar manusia, kesetaraan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja, perlindungan hak-hak minoritas dan kelompok rentan, serta upaya mengatasi diskriminasi dan ketidaksetaraan.
Sebagai kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), memahami bentuk keadilan ekonomi juga sangat penting. Hal ini mencakup prinsip dan sistem yang menjamin distribusi sumber daya ekonomi secara adil dan merata di antara seluruh anggota masyarakat.
Tujuannya adalah mencapai kesetaraan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial, terutama di era digitalisasi yang penuh tantangan.
Salah satu persoalan yang mencuat dan menjadi perhatian adalah kemunculan pagar laut di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
Pagar tersebut membentang sekitar 30 km, dari Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, hingga Desa Kronjo, Kecamatan Kronjo.
Keberadaan pagar ini menjadi misteri, karena belum diketahui siapa yang memasangnya.
Menurut warga sekitar, wilayah tersebut merupakan area potensial untuk menangkap ikan dan melakukan aktivitas kelautan lainnya.
Namun, keberadaan pagar laut ini menimbulkan kerugian ekonomi. Nelayan harus mengeluarkan lebih banyak waktu dan biaya untuk melaut, sementara pengurukan lahan dan sungai mengurangi produktivitas tambak dan hasil kelautan.
Hilangnya akses nelayan tradisional ke wilayah laut memengaruhi keberlanjutan mata pencaharian mereka, sehingga terjadi ketegangan terkait pemanfaatan sumber daya alam.
Problem tersebut berdampak langsung pada keadilan sosial dan ekonomi. HMI, sebagai organisasi yang diharapkan masyarakat, harus menjadi garda terdepan dalam mengawal keadilan sosial.
Kader-kader HMI perlu membenahi diri dengan meningkatkan intelektualitas dan berperan aktif dalam mengawal kebijakan daerah sebagai mitra strategis pemerintah.
Dengan doktrin perjuangan dan nilai dasar perjuangan (NDP), kader HMI harus memiliki integritas tinggi untuk terus memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.
Jangan sampai nilai idealisme dan sikap kritis kehilangan relevansinya. Sebaliknya, kesadaran untuk memahami lingkungan masyarakat harus tetap dijaga.
Apabila perjuangan untuk keadilan sosial atas hak-hak masyarakat yang terpolarisasi oleh kelompok kapitalis di laut Tangerang-Banten ini dapat terselesaikan, maka pemerataan ekonomi dan keadilan akan tercapai. Hal ini menjadi langkah nyata menuju masyarakat adil dan makmur yang di ridhoi Allah SWT.
