BANTEN - Pelaksanaan kegiatan paket pekerjaan dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten yang berlokasi di Kabupaten Lebak tengah di sorot LSM dan media pasalnya pekerjaan yang di laksanakan diduga tidak mencapai progres selesai dalam akhir tahun anggaran tanpa alasan yang jelas. Rabu, 8/1/25.
Pekerjaan fisik berupa pembangunan Pabrik Es Baru di Pelabuhan Perikanan Binuangen dengan nilai kontrak Rp. 1.027.790.000,- sebagai penyedia jasa dari CV. Cahaya Apresiasi Mandiri dan paket belanja pengadaan mesin dan peralatan pabrik es dengan nilai kontrak Rp. 3.103.500.000 sebagai penyedia jasa PT. Selaras Cipta Sempurna, menjadi pertanyaan yang belum terjawab baik dari pelaksana maupun DKP Provinsi Banten, selain progres capaian yang di pertanyakan oleh LSM, dugaan adanya proses tekhnis pekerjaan yang tidak sesuai standar.
Dari hasil investigasi LSM dan media di pelabuhan perikanan Binuangen terlihat adanya pekerjaan dari satuan DKP Provinsi Banten yang masih dalam pengerjaan oleh kedua pelaksana kontraktor, seharusnya pekerjaan tersebut selesai sesuai kontrak dan jadwal kalender pekerjaan.
Tb. Mulyadi ketua DPP Ormas MAPAN Provinsi Banten mengatakan, "dengan adanya ke-Dua kegiatan paket pekerjaan yang tidak terselesaikan yang berlokasi di Pelabuhan Perikanan Binuangen, dugaan jelas pekerjaan tersebut lalai, tidak terkontrol dan kurangnya pengawasan dari pihak yang bertanggung jawab yaitu konsultan pengawas dan PPK dari DKP Provinsi Banten, dampaknya pekerjaan tersebut terlambat hingga di bulan Januari 2025 masih di proses pengerjaan," bebernya.
Pengawalan program yang di sediakan dari pihak DKP Provinsi Banten melalui e-purchasing terdapat beberapa item pekerjaan yang menjadi perhatian di RUP Penyedia, progres pekerjaan tanpa kejelasan apakah adendeum atau kebijakan kesempatan menyelesaikan pekerjaan dengan sanksi belum mendapatkan kejelasan dari DKP Provinsi Banten.
Aminudin ketua LSM KPK-Nusantara Perwakilan Banten juga menyoroti pekerjaan di DKP Provinsi Banten anggaran tahun 2024 yang terdiri dari 5 jenis pekerjaan, diantaranya;
1. Pembangunan breakwater pelabuhan perikanan Cituis dengan nilai kontrak Rp. 5.018.518,- sebagai penyedia jasa Trijahtra,
2. Pembagunan gedung pabrik es baru oleh PP Binuangen dengan nilai kontrak Rp. 1.027.790.000,- sebagai penyedia jasa CV. Cahaya Apresiasi Mandiri,
3. Belanja modal mesin pabrik es dan peralatannya dengan nilai Rp. 3.103.500.000,- sebagai penyedia jasa PT. Selaras Cipta Sempurna,
4. Belanja natura dan pakan pembudidayaan ikan air payau dan ikan laut dengan nilai kontrak Rp.1.528.888.000,- penyedia jasa PT. Setia Pratama Konindo,
5. Belanja barang yang diserahkan/ dijual kepada masyarakat - penguat pembudidaya ikan yang dilaksanakan oleh CV Nge Doe Gih dengan nilai kontrak Rp. 711.387.000,-
"Saya dari proses e-Katalog atau e-Purchasing, mengawal ke 5 paket pekerjaan tersebut dan akan menindaklanjuti ke Inspektorat Provinsi Banten dan BPK Perwakilan Banten untuk mengevaluasi laporan progres dokumentasi foto dan video pada saat pelaksanaan pekerjaan yang diduga sebagian tidak sesuai harga satuan produk atau dokumen transaksi dan kontrak yang sudah di laksanakan Provisional Hand Over (PHO) atau serah terima sementara pekerjaan," ungkapnya kepada media.
Untuk informasi kegiatan kepada pihak DKP Provinsi Banten, Aminudin sudah melakukan komunikasi ternyata tidak merubah apa yang terjadi di lapangan, dirinya menduga seolah membiarkan atas laporan informasi tersebut.
"Sudah menginformasikan via WahtsApp dan sampai saat ini pihak dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten sama sekali tidak ada tanggapan perihal kegiatan yang masih dikerjakan yang berlokasi di pelabuhan perikanan Binuangen Kabupaten Lebak dan terlihat di lokasi para petukang melakukan pemasangan atau merakit peralatan mesin es tidak menggunakan perlengkapan K3 dan hanya menggunakan sandal jepit saja," pungkasnya. (Red/*)
