SERANG - Ketua Forum Mahasiswa Anti Tertindas (FORMAT) minta Pemerintah Pusat maupun Daerah, BPN, Penegak Hukum, sigap dan menindaklanjuti atas indikasi yang merupakan kegiatan penyalahgunaan ruang publik, ada anggapan bahwa proyek besar seperti PIK 2 lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur komersial dan elit, sehingga mengabaikan akses dan keberpihakan kepada masyarakat luas, terutama yang lebih miskin. Hal ini dianggap sebagai ketidakadilan sosial, yang berpotensi memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. Sabtu (4/1/2025).
Pembangunan PIK 2 milik Agung Sedayu Group yang berada di pesisir pantai Utara Kabupaten Tangerang sampai Kabupaten Serang banyak mendapatkan kritik karena mengabaikan nilai keseimbangan baik dari segi aspek ekonomi maupun lingkungan.
Dalam segi ekonomi akan membuat masyarakat terbengkalai dalam aktivitas nelayannya guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemudian jika dilihat dalam segi lingkungan maka hal ini akan mengancam ekosistem alam seperti mangrove dan kawasan pesisir yang seharusnya dilindungi.
Robian Soheh selaku Ketua Forum Mahasiswa Anti Tertindas (FORMAT) mengatakan, "perubahan sosial yang Tidak berkelanjutan seiring dengan pembangunan PIK 2, terjadi perubahan dalam struktur sosial masyarakat lokal. Beberapa pihak mengkritik bahwa masuknya investasi besar dan kemewahan proyek ini dapat mengubah budaya dan gaya hidup masyarakat sekitar dengan cara yang tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisional mereka, serta menciptakan ketimpangan sosial," ungkapnya kepada media.
Forum Mahasiswa Anti Tertindas(FORMAT) Dengan tegas menolak dan akan melawan proyek pembangunan PIK 2 yang merugikan Masyarakat dan lingkungan Hidup.
"Eksploitasi tanah dan sumber daya alam pembangunan PIK 2 melibatkan konversi lahan yang sebelumnya mungkin digunakan untuk pertanian atau ruang terbuka menjadi area komersial dan hunian mewah. Hal ini dipandang sebagai tindakan yang mengeksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan segelintir orang, sementara mengabaikan hak-hak masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya tersebut," tambahnya.
Meskipun PIK 2 berpotensi mendatangkan keuntungan ekonomi, kritik ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan aspek moral, sosial dan lingkungan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan bagi semua pihak, seperti yang di utarakan Sekjen Forum Mahasiswa Anti Tertindas (FORMAT) Saipul Arifin.
"Saya menolak keras dengan adanya rencana pembangunan PIK 2 karena beberapa alasan mulai dari perizinan yang tidak transparan, pembebasan lahan yang bermasalah bahkan perencanaan ini tidak memenuhi prinsip-prinsip HAM, perlindungan lingkungan, keterlibatan masyarakat dan tata kelola yang baik, dengan ini akan berdampak buruk terhadap masyarakat," ucapnya.
"Jika memang perencanaan pembangunan Pantai Indah Kapuk 2 tetap ingin dilaksanakan seharusnya memenuhi prinsip-prinsip yang saya sebutkan barusan, kemudian juga pemberian kompensasi kepada masyarakatpun harus jelas dan adil dalam artian layak serta relokasi yang memadai bagi masyarakat," pungkas sekjen Format. (Klis)
