SERANG - Forum Mahasiswa Anti Tertindas (FORMAT) Banten melakukan pertemuan dengan salah satu mitra sekaligus Tenaga Ahli Tata Ruang pembangunan PIK 2, Sabtu 04/01/2025.
Ketua Forum Mahasiswa Anti Tertindas (FORMAT) Banten Robian Soheh mengatakan, "pertemuan tersebut dalam rangka membahas proyeksi pembangunan Pantai Indah Kapuk 2 yang menjadi tranding pembahasan yang serius dalam berbagai media," ucapnya.
Pembangunan proyek Pusat Industri dan Kawasan Perdagangan (PIK) 2 yang tengah berlangsung di wilayah Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang telah menimbulkan banyak polemik, khususnya terkait dengan cara-cara pembebasan lahan yang dilakukan. Sebagai mahasiswa yang peduli terhadap keadilan sosial dan hak-hak masyarakat, kami merasa sangat prihatin dan tergerak untuk menyuarakan perlawanan terhadap praktik yang dianggap tidak manusiawi.
"Dalam proses pembebasan lahan, banyak laporan yang menunjukkan adanya intimidasi, ancaman, bahkan pemaksaan terhadap masyarakat yang tinggal di daerah yang terkena dampak. Banyak dari mereka adalah warga yang telah lama menetap dan menggantungkan hidup dari tanah yang mereka miliki. Namun, mereka dipaksa untuk melepas hak atas tanah mereka dengan cara yang merugikan dan tidak adil. Ada indikasi bahwa pemerintah dan pihak pengembang lebih mengutamakan keuntungan ekonomi semata, tanpa mempertimbangkan kesejahteraan sosial masyarakat yang sudah terlanjur terikat dengan tanah tersebut," ujar Robian Soheh selaku Ketua Forum Mahasiswa Anti Tertindas.
Beberapa modus intimidasi yang muncul di lapangan, seperti pemberian ganti rugi yang tidak memadai, manipulasi harga, hingga ancaman secara halus terhadap warga yang menolak atau menuntut harga yang lebih adil, jelas memperlihatkan ketimpangan yang terjadi dalam proses ini. Padahal, dalam setiap proyek pembangunan, semestinya keadilan dan kesejahteraan masyarakat harus diutamakan, bukan hanya kepentingan segelintir pihak yang lebih mengutamakan profit semata.
"Sebagai mahasiswa yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, kami Forum Mahasiswa Anti Tertindas menuntut agar proses pembebasan lahan dilakukan secara transparan, adil dan sesuai dengan hak-hak warga. Pemerintah dan pihak terkait harus bertanggung jawab atas terjadinya ketimpangan ini dan berupaya untuk memfasilitasi dialog antara pihak pengembang dan masyarakat yang terdampak agar tercapai kesepakatan yang win-win solution, bukan hanya sekadar mengejar keuntungan sepihak," tambahnya.
Robian soheh selaku Ketua Forum Mahasiswa Anti Tertindas mengatakan bahwa pembangunan seharusnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, bukan merusak tatanan sosial sehingga menyebabkan kesenjangan sosial.
"Oleh karena itu, kami Forum Mahasiswa Anti Tertindas Banten menuntut agar kebijakan ini dievaluasi ulang dan memberi perhatian lebih pada hak-hak rakyat yang terpinggirkan. Kami juga menyerukan agar masyarakat yang terdampak diberi kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang adil dan sesuai dengan nilai properti yang mereka miliki," pungkasnya.
Sekjen Forum Mahasiswa Anti Tertindas Banten Saepul Arifin mengatakan bahwa, "penting bagi saya selaku pemuda Kabupaten Serang perlu mengetahui betul polemik yang hari ini terjadi dikalangan masyarakat Kabupaten Serang khususnya masyarakat utara," paparnya.
Berbicara permasalahan tersebut menjadi kajian dan komitmen untuk mengawal perkembangan pembangunan PIK 2 karena ini akan membawa dampak buruk bagi masyarakat utara khususnya.
"Dari berbagai kajian yg telah kami kaji baik secara teoritis maupun setelah kami melakukan advokasi, sebetulnya keuntungan pembangunan Pantai Indah Kapuk 2 ini untuk siapa?" ujar sekjen Format.
Pertanyaan yang disampaikan Sekjen Format tersebut langsung dijawab oleh Ir. H. Muhamad Nur Muttaqin selaku mitra sekaligus Tenaga Ahli Tata Ruang dirinya menjelaskan, "pembangunan PIK 2 ini untuk membangun perekonomian masyarakat utara, kemudian aktivitas masyarakat utara seperti penambak dan nelayan bisa kita bantu juga pengembangannya, pembangunan ini tidak akan mengganggu aktivitas masyarakat utara bahkan kita cari solusi bagaimana masyarakat utara bisa mengisi bangunan yang berada di PIK 2 nanti," kilahnya.
Jawaban yang disampaikan Ir. H. Muhamad Nur Muttaqin selaku mitra PIK 2 mendapat respon cepat dari Sekjen Format yang menolak akan hal itu.
Sekjen format Saepul Arifin mengatakan bahwa, "justru adanya pembangunan PIK 2 ini menjadi malapetaka bagi masyarakat utara, salah satunya mereka akan kehilangan mata pencahariannya sebagai nelayan, penambak dan petani karena pencaharian itu sudah menjadi rutinitas mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dari bahasa yang di sampaikan saya rasa itu bahasa untuk memeperlancar pembangunan PIK 2 dan keuntungan untuk dia sendiri tanpa memikirkan kondisi masyarakat," sanggahnya.
Forum Mahasiswa Anti Tertindas telah beberapa kali melakukan advokasi kepada masyarakat yang terdampak dan mereka menemukan banyak keluh kesah salah satunya dalam pembelian tanah yang harusnya dibayar cash malah dibayar DP sedangkan sertifikat tanahnya dibawa oleh mereka yang membelinya. (Klis)
