SERANG - Persatuan Pengamanan Dalam Indonesia Regional Banten (PERADA) melakukan Audensi bersama Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, menyikapi isu formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), yang diwakili dari beberapa Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Provinsi Banten antaranya: Setwan, PTSP, DESDM, SETDA, BAPEDA, KESBANGPOL, DINSOS, DISPAR
DP3AKKB, DISKOMINFO, DINDIK, KETAPANG, INSPEKTORAT, DPMD dan PUPR yang dipimpin langsung oleh ketua umum Perada Provinsi Banten Asep Bima.
Audensi ini disambut baik oleh PJ Sekda Banten Usman Ashidiqi Qohar didampingi oleh Kadis Badan Keuangan Daerah/BKD Aan Fauzan.diruangan Sekda banten di Kawasan Pusat pemerintahan Provinsi Banten, Jln. Syech Nawawi Al-Bantani, Curug Kota Serang.
Ketua Umum Perada Asep Bima menyampaikan, "hari ini kami sampaikan apresiasi atas dedikasi dan perhatian Pemprov Banten kepada pegawai pamdal, pramubakti dan driver, yang diberikan kesempatan untuk mengikuti proses seleksi PPPK tahun 2024, awalnya profesi kami tidak bisa mengikuti seleksi tersebut, namun Alhamdulillah akhirnya kami diberi kesempatan untuk mengikutinya, tentu hal ini tidak lepas dari peran serta Pemprov Banten khususnya BKD Provinsi Banten yang telah bekerja keras mengupayakan yang terbaik bagi kami," ucap Asep, Jum'at 27/12/24.
Lebih lanjut menurut Asep, "namun kami juga memberikan catatan khusus di dalam laju proses seleksi ini :
1. Kami berharap agar Pemprov Banten tetap bisa memberdayakan rekan-rekan kami yang tidak bisa mengikuti seleksi karena keterbatasan umur,
2. Proses seleksi yang profesional dengan mengedepankan kualitas ketimbang kuantitas, sehingga dari proses seleksi ini mendapatkan output pegawai yang memiliki SDM mumpuni dan ahli dibidangnya,
3. Kami berharap Pemprov Banten tetap semangat untuk terus melakukan pembangunan diberbagai sektor demi tewujudnya Banten yang madani, unggul dan berdaya saing menuju Indonesia Emas.
Aspirasi yang disampaikan Ketum Perada di apresiasi oleh PJ Sekda Banten, Usman Ashidiqi Qohar.
"Kami atas nama Pemerintah Provinsi Banten mengucapkan terimakasih dan mengapresiasi kepada teman-teman Perada, yang telah menyampaikan aspirasinya dengan cara ini, lebih elok dan santun, tidak dengan kebiasaan yang sering terjadi, mesti ada keributan dulu baru diperhatikan. Sebetulnya itu semua suatu harapan kami Pemerintah Banten, teman - teman diangkat PNS, namun ada prosedur yang harus dilalui, namun lebih jelasnya hal ini baiknya kita dengarkan pejelasan dari pihak BKD," ucapnya.
Sambung Kepala dinas Badan Keuangan Daerah, Aan Fauzan menyampaikan, "sampai sekarang ini kita masih berpedoman pada formasi, namun dalam perjalanannya karena saat ini hitam putihnya belum ada dan bisa disebut baru wacana, tentunya kita sih ingin termanfaatkan semua formasi itu dan juga tidak semuanya pormasi itu terisi," ucapnya.
"Sampai saat ini kami belum menemukan, Nilai Ambang Batas (NAB) dan tidak ada Passing Grade, berkali-kali kami tanyakan itu belum ada, berbeda dengan dunia pendidikan (guru) ada setandarnya kalau nilai maksimalnya 600, kalau yang diperkenankan 350 itulah NAB-nya," lanjutnya.
"Ketika dia mendapatkan nilai 370 sudah diatas nih tapi formasinya dia tidak dapat, temannya diangkat dia tidak diangkat, dalam perjalananya keluarlah Kemenpan, yang menyebutkan guru ini disebut guru P1 (Prioritas Satu), dulu nilainya diatas ambang batas, maka dia berhak diangkat secara otomatis, kemaren juga tidak ikutan yang bersangkutan itu yang ada NAB, sedangkan yang sekarang ini tidak ada NAB juga tidak ada Passing Gradenya, maka dari awal kami katakan dengan keadaan ini, mudah-mudahan dapat termanfaatkan formasinya," tutup Aan Fauzan.
(Suprani)
