PANDEGLANG – Pemuda Cigeulis angkat suara terkait dugaan adanya potongan terhadap bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang diterima oleh warga. Mereka mengecam keras tindakan tersebut dan meminta Dinas Sosial (Dinsos) kabupaten Pandeglang bertanggung jawab serta memberikan klarifikasi yang transparan.
Perwakilan pemuda, yang enggan disebutkan namanya, menyatakan bahwa mereka menerima banyak laporan dari masyarakat terkait potongan bantuan sosial. Menurutnya, bantuan yang seharusnya diterima penuh oleh keluarga penerima manfaat (KPM) justru tidak sampai sesuai nominal yang dijanjikan.
“Kami mendengar keluhan dari warga bahwa ada potongan terhadap PKH dan BPNT. Ini sangat mencederai kepercayaan masyarakat. Bantuan itu sepenuhnya hak rakyat kecil, jadi tidak boleh ada campur tangan yang merugikan,” ujar perwakilan tersebut, (23/12).
Mereka menilai bahwa Dinsos perlu turun langsung untuk memverifikasi dan memastikan bantuan sampai kepada masyarakat tanpa potongan. Selain itu, mereka meminta aparat penegak hukum untuk menyelidiki adanya kemungkinan praktik pungli atau penyalahgunaan wewenang.
Sementara itu, beberapa warga yang ditemui mengaku kecewa dengan kondisi ini. “Bantuan yang kami terima sudah sangat berarti untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau dipotong, kami sangat kesulitan,” ungkap salah satu warga penerima manfaat.
Dinsos Kabupaten Pandeglang belum memberikan tanggapan resmi terkait persoalan ini. Namun, Pemuda Cigeulis mendesak agar pihak terkait segera memberikan penjelasan dan langkah konkrit untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Mereka juga berencana untuk menggalang aksi solidaritas dan audiensi dengan pihak pemerintah daerah guna memastikan hak masyarakat benar-benar terpenuhi.
"Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai tuntas. Jangan sampai rakyat kecil dirugikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," tutupnya. (AS)
