Ketua Umum HMI Cabang Serang, Eman Sulaeman, dalam orasinya menegaskan bahwa dugaan keterlibatan oknum Polda Banten dalam politik praktis menjelang Pilkada 2024 mencoreng amanat undang-undang. Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 secara tegas menyatakan bahwa Polri harus bersikap netral dalam kehidupan politik.
"Netralitas Polri adalah harga mati !! jika institusi ini mulai berpihak kepada kepentingan politik, maka demokrasi dan keadilan di Indonesia berada dalam bahaya," ujar Eman dengan tegas.
Baca juga : https://www.sultannews.co.id/2024/11/polda-banten-diduga-lakukan-tindakan.html
Aksi ini juga menyoroti kasus-kasus kekerasan yang melibatkan aparat, termasuk dugaan pengeroyokan oleh oknum Polairud Polda Banten hingga menelan korban jiwa, serta kematian seorang tahanan di dalam sel. HMI Cabang Serang menganggap kasus-kasus tersebut sebagai bentuk nyata penyalahgunaan wewenang yang mencederai kepercayaan publik.
"Kami tidak akan tinggal diam. Penegak hukum seharusnya melindungi, bukan menjadi ancaman bagi rakyat. Kami menuntut Mabes Polri untuk segera bertindak tegas”, lanjut Eman.
Dalam aksinya, HMI Cabang Serang menyampaikan tiga tuntutan utama:
1. Evaluasi menyeluruh terhadap netralitas Polda Banten dalam Pilkada 2024.
2. Penindakan tegas terhadap aparat yang melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil,
3. Pencopotan Kapolda Banten jika terbukti gagal menjaga integritas institusi.
Massa HMI Cabang Serang juga menegaskan bahwa aksi ini bukan yang terakhir jika tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti.
"Kami akan terus bergerak. Ini bukan hanya soal kami, tetapi soal keadilan dan masa depan demokrasi di Indonesia," tutup Eman di hadapan peserta aksi.
Aksi ini menjadi simbol perlawanan HMI Cabang Serang terhadap ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan, sekaligus seruan agar Polri kembali pada tugas utamanya sebagai pengayom masyarakat yang netral dan profesional. (Red/*)
Aksi ini juga menyoroti kasus-kasus kekerasan yang melibatkan aparat, termasuk dugaan pengeroyokan oleh oknum Polairud Polda Banten hingga menelan korban jiwa, serta kematian seorang tahanan di dalam sel. HMI Cabang Serang menganggap kasus-kasus tersebut sebagai bentuk nyata penyalahgunaan wewenang yang mencederai kepercayaan publik.
"Kami tidak akan tinggal diam. Penegak hukum seharusnya melindungi, bukan menjadi ancaman bagi rakyat. Kami menuntut Mabes Polri untuk segera bertindak tegas”, lanjut Eman.
Dalam aksinya, HMI Cabang Serang menyampaikan tiga tuntutan utama:
1. Evaluasi menyeluruh terhadap netralitas Polda Banten dalam Pilkada 2024.
2. Penindakan tegas terhadap aparat yang melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil,
3. Pencopotan Kapolda Banten jika terbukti gagal menjaga integritas institusi.
Massa HMI Cabang Serang juga menegaskan bahwa aksi ini bukan yang terakhir jika tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti.
"Kami akan terus bergerak. Ini bukan hanya soal kami, tetapi soal keadilan dan masa depan demokrasi di Indonesia," tutup Eman di hadapan peserta aksi.
Aksi ini menjadi simbol perlawanan HMI Cabang Serang terhadap ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan, sekaligus seruan agar Polri kembali pada tugas utamanya sebagai pengayom masyarakat yang netral dan profesional. (Red/*)
