SERANG - Aliansi yang terdiri dari LSM Ormas dan Perkumpulan Media serta para Aktivis yang tergabung dalam Aliansi Pamungkas Banten, tak puas dengan pernyataan Kepala Dinas BPKAD Provinsi Banten perihal adanya dugaan aset kendaraan yang selama ini tidak diketahui keberadaannya dan tidak adanya pemeliharaan sehingga rusak berat.
Sebelumnya Aliansi Pamungkas mengadakan orasi didepan kantor Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) yang dimana menanyakan yang sedang dalam proses sorotan publik saat ini karena diduga lalainya Pemerintah Provinsi Banten dalam merawat serta mengawasi aset Barang Milik Negara Daerah Banten (BMND), salah satunya kendaraan operasional dinas yang menelan anggaran Triliunan Rupiah, dari hasil uang bayar pajak masyarakat Banten. Dengan demikian koordinator lapangan aksi, Babay menyapaikan dalam orasinya.
"Kami meminta Pj Gubernur Banten serta Kadis BPKAD transparansi, dalam memberikan informasi kepada masyarakat Banten dalam penggunaan anggaran yang bersumber dari hasil pajak masyarakat Banten. Perihal hilangnya ratusan kendaraan dan juga di temukannya kendaraan yang rusak berat akibat kurangnya perawatan secara berkala, sehingga diduga kuat merugikan uang Negara," ujarnya.
"Harus di ingat juga bahwa pengadaan belanja kendaraan tersebut menggunakan uang negara yaitu dari hasil pajak rakyat Banten tiap tahunnya. Akan tetapi para perangkat Daerah Provinsi Banten diduga tidak becus mengelola uang APBD dan APBN. Contoh kecil, dalam merawat kendaraan yang sekarang di persoalkan, yang mestinya di jaga supaya awet dan tidak rusak berat," imbuhnya.
Disisi lain Rasidi ketua DPK Karaben RI Kota Serang, juga mengomentari adanya aset yang dikelola Perangkat Daerah Provinsi Banten mengatakan sebagai masyarakat Banten merasa sangat dirugikan dengan adanya aset kendaraan yang tidak diketahui keberadaannya.
"Harusnya Perangkat Daerah Provinsi Banten merawatnya dan tidak seenaknya memakai kendaraan itu seolah tidak di jaga dan di rawat dengan baik, karena Itu hasil pajak rakyat Banten," tuturnya.
Disela-sela orasi perwakilan aksi melakukan audensi di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, BPKAD Provinsi Banten, Dr.Hj.Rina Dewiyanti menyampaikan kepada perwakilan aliansi, seolah pembelaannya dengan menyampaikan regulasi dan teknik dalam proses penelusuran. Yang menurut perkataannya itu seolah menghindar dari pertanggung jawaban dari seorang Kepala Dinas yang mengelola aset dan keuangan Daerah Provinsi Banten.
Aminudin yang hadir dalam audensi tersebut menanggapi yang di paparkan kepala Dinas BPKAD Banten. Menurutnya jawaban tersebut hanyalah pembelaan.
"Jelas jawaban dari Kepala BPKAD Banten hanya pembelaan untuk para pengelola aset kendaraan yaitu para Perangkat Daerah Banten yang diawasinya. Kami tetap sebagai pembayar pajak seakan di zolimi oleh para pemegang amanah tersebut," ungkapnya.
"Selanjutnya para Aktivis, Ormas, LSM dan Media yang tergabung dalam Aliansi Pamungkas Banten akan lakukan Aksi Unjuk Rasa jilid lll (tiga) besar-besaran pada hari Kamis (8/8/2024) nanti." Tutup Babay selaku Koordinator Aliansi Pamungkas Banten.
(Unang)
