KOTA SERANG - Aliansi Pamungkas Kota Serang yang terdiri dari Lembaga Siliwangi Bersatu Kota Serang, LSM KPK- Nusantara Perwakilan Banten, DKP KARABEN RI Kota Serang, Rakyat Peduli - NKRI dan Aliansi Serang Bersatu', geruduk kantor Walikota Serang perihal adanya dibeberapa OPD Kota Serang yang diduga adanya Aset Barang Milik Negara Daerah (BMND) Kota Serang seperti kendaraan dan barang elektronik yang tidak diketahui keberadaannya dengan nilai Rp. 10 Miliyar lebih. Dimana aset tersebut dalam pembelanjaannya menggunakan APBD Kota Serang. Senin 29/7/24.
Babay, kordinator aksi Aliansi PAMUNGKAS mengatakan, "dalam aksi ini kami meminta kepada Bapak PJ.Walikota Serang untuk segera membuat surat ke BPKAD Kota Serang, adanya Aset Barang Milik Negara Daerah (BMND), yang selama ini tidak diketahui keberadaannya dan harus di temukan dimana aset kendaraan dan barang elektronik tersebut. Dan kami harapkan kepada PJ Walikota Serang agar serius pada aset tersebut," ungkapnya.
Rasidi ketua DPK KARABEN RI Kota Serang yang tergabung dalam Aliansi Pamungkas mengatakan, "dengan adanya permasalahan di beberapa OPD Kota Serang, kami harapkan kedepan Pemerintah Kota Serang lebih baik. Maka kami minta kepada PJ Walikota Serang yang menjabat kekosongan jabatan di Kota Serang untuk dengan tegas terhadap OPD Kota Serang yang selama ini menjadi polemik perihal permasalahan di Kota Serang, seperti pungli pada satuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, Pungli Retribusi Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang yang selama ini belum teratasi dan dibenahi dengan maksimal," imbuhnya.
Aksi di Pemkot Serang ini karena kekecewaan terhadap OPD Kota Serang yang selama ini diduga tidak menjalankan tupoksi kinerja yang baik seperti diamanatkan dalam perundang-undangan yang berlaku, ungkap salah satu koordinator aksi.
LSM KPK - Nusantara Perwakilan Banten, yang juga sebagai Danlap Aksi Unjuk Rasa adanya permasalahan di OPD Kota Serang mengatakan, "kami menyampaikan aspirasi unjuk rasa sebagai bentuk aduan kepada PJ Walikota Serang, yang mana adanya dugaan pada beberapa OPD Kota Serang tidak serius untuk membenahi pelayanan dan kinerjanya. Tidak adanya jual beli proyek disatuan OPD Kota Serang, dugaan pemotongan pegawai karyawan dan karyawati, pungli disatuan pendidikan, parkir liar dan Aset Tanah Pemkot Serang dan tanah milik PT. Kembang Kerep yang selama ini menjadi perbincangan Publik," ungkapnya kepada media.
"Bila Ruislag tersebut saling menguntungkan kenapa tidak kita selesaikan dengan produk hukum yang berlaku. Dan bila tukar guling tanah Pemkot dan PT. Kembang Kerep dampaknya merugikan sepihak agar segera dievaluasi kembali." Pintanya. (Unang)
