KOTA SERANG - Dugaan adanya kecurangan penggelembungan suara calon legislatif (caleg) DPRD Kota Serang, di duga terjadi di tempat pemungutan suara atau TPS yang Berada di Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug Kota Serang dugaan terdebut terjadi di 7 TPS, di temukan penggelembungan suara, yakni di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, dan TPS 18 sehingga Bocah Pribumi Banten turun ke jalan pada Rabu 6/3/2024.
Mengatasnamakan Bocah Pribumi Banten menggelar aksi damai di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Serang, puluhan massa aksi yang tergabung dengan lantang memberikan orasi Bawaslu jangan sampai masuk angin, Bawaslu jangan mau di intimidasi.
Rian koordinator lapangan mengatakan, "modus kecurangan acapkali terjadi di setiap perhelatan hajatan demokrasi, tak terkecuali pemilu 2024 ini, di antaranya vote buying atau beli suara, modus ini tergolong konvensional karena di duga menjadi rahasia umum terjadi setiap pemilu dan di pastikan juga terjadi di dalam pemilu 2024, pemilih biasanya di janjikan imbalan dari tim sukses jika memilih kandidat tertentu," terangnya kepada media.
Lanjut Rian, "Kami apresiasi langkah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Serang yang terus mendalami dugaan penggelembungan suara calon legislatif (caleg) DPRD Kota Serang di beberapa TPS di Kota Serang," lanjutnya.
Di tempat yang sama Iswandi salah satu orator aksi mengatakan, "KPU Kota Serang kami sarankan agar lebih selektif dalam memilih petugas pemilu di setiap pesta demokrasi, kasus pelanggaran pidana dalam pemilu di duga selalu ada petugas pemilu yang ikut terseret kasus tersebut, membuat marwah KPU semakin memburuk dan rakyat acapkali tidak percaya dengan kinerja KPU," ucapnya.
Lanjut Iswandi, "Kami meminta dan memohon kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Serang yang tengah memeriksa sebanyak 60 orang yang di duga mengetahui penggelembungan suara di TPS yang berada di Kecamatan Kasemen dan Kecamatan Curug Kota Serang agar tetap independen dan jangan takut akan intimidasi dari para pihak, agar demokrasi kita tidak ternodai oleh ulah oknum yang terus melakukan penggelembungan suara guna kepentingan pesanan oligarki yang berembunyi di balik baju caleg DPRD Kota Serang, kami Bocah Pribumi Banten kepada Bawaslu harus di adakan audit usut dan adili, Bawaslu jangan takut," tutup Iswandi.
Agus Aan Hermawan ketua Bawaslu Kota Serang menemui massa aksi dan mengatakan "Ada dua hal yang kita lakukan, pertama melakukan pencegahan dan kedua melakukan penanganan, terkait penanganan pertama adalah melihat ada tidaknya kesalahan administrasi, jika terjadi maka salah satunya dengan PSU atau penghitungan suara ulang, itu atas dasar rekomendasi dari Bawaslu, yang ke dua penanganan pelanggaran etik untuk penyelenggara, kami sudah melakukan rekomendasi kepada KPU untuk melakukan apakah ada pelanggaran etik kepada penyelenggara di TPS-nya dan kemudian dilakukan PSU, tinggal kita tunggu tindakan KPU akan memberikan sanksi kepada penyelenggara yang melanggar seusai undangan undang pemilu," terangnya.
Ketua Bawaslu melanjutkan "Untuk penegakan pidana pemilu sampai saat ini kita belum ada keputusan, penegakan pidana pemilu bukan saja Bawaslu, tapi ada tiga lembaga yaitu Bawaslu, Penyidik Kepolisian dan Penutut Kejaksaan dalam penanganan pelanggaran itu ada waktu 7+7, jadi 14 hari masa kerja, saat ini masih berproses di Bawaslu, tunggu saja, tinggal di pantau saja 14 hari kedepan, jadi kami Bawaslu akan terbuka, karena itu prinsip penyelenggara pemilu di dalam undang undang itu tegas bahwa harus transparan terbuka kepada masyarakat, bahwa penyelenggara pemilu ini bukan milik Bawaslu atau KPU saja, tapi milik semua milik masyarakat dan peserta pemilu," tukasnya.
Agus Aan Hermawan menerima dan berterima kasih kepada massa aksi yang hadir guna menyampaikan aspirasi, gagasan dan pendapat di muka umum dengan damai tidak mengganggu ketertiban umum." Tutup
Penulis : Ipul
Editor : Es
