SERANG- Perkumpulan Maha Bidik Indonesia (PMBI) meragukan keterangan yang disampaikan Ombudsman Wilayah Banten terkait dengan Pemotongan dana PIP melalui Kartu Indonesia Pintar (PIP) yang konon dilakukan oleh oknum di Perguruan Tinggi dan Sekolah." Sabtu", (03/02/2024)
Ojat Sudrajat mengatakan, Mengingat salah satu anggota kami PMBI saat ini terdapat yang berstatus Mahasiswa dan kuliah di Perguruan Tinggi/Universitas di Banten demikian juga dengan putra – putrinya yang bersekolah maupun kuliah baik di sekolah dan/atau perguruan tinggi negeri maupun swasta. " Ungkap ketu PMBI Ojat
Lanjutnya menyampaikan. Dalam berita di salah satu media lokal edisi jum’at 02 Februari 2024 disebutkan jika Pemotongan dana PIP melalui KIP tersebut terjadi di sekolah – sekolah dan Perguruan Tinggi di Provinsi Banten, akan tetapi pihak ORI Banten enggan menyebutkan nama – nama Perguruan Tinggi dan Sekolah – sekolah tersebut ke Publik. " Tuturnya.
Keengganan Ombudsman Republik Indonesia Wilayah Banten tersebut tentunya akan berdalih dan berlindung dengan hak Imunitas yakni Pasal 10 UU ORI dan/atau berlindung dengan menyatakan sebagai “Informasi Yang Dikecualikan”. Padahal hasil investigasi ORI adalah Informasi Terbuka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Komisi Informasi Pusat nomor : 005/III/KIP-PS-A/2018.
Hal seperti ini bukanlah hal yang pertama kali terjadi sekitar 2/3 tahun yang lalu. ORI Banten pernah menyebutkan “SEJUMLAH PIHAK” tanpa menggunakan kata “OKNUM” terkait dengan kisruh PPDB di Banten, akan tetapi ketika PMBI meminta informasi public terkait hasil investigasi PPDB tersebut itu sangat lah sulit di dapatkan yang akhirnya saat ini persoalan tersebut sampai ke PTUN Serang- Banten.
Bahwa untuk itu pada hari jum’at (02/02/2024) pun PMBI kembali meminta informasi publik terkait dugaan Pemotongan dana PIP dalam KIP ke ORI Banten.
Moh Ojat Sudrajat ketua PMBI Menyampaikan Kami justru khawatir dengan adanya Pernyataan ORI Wilayah Banten atas dugaan pemotongan dana PIP pada KIP tersebut karena ini dapat dimanfaatkan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab dengan cara bersurat baik ke Perguruan Tinggi maupun ke sekolah sekolah. sehingga malah dapat menimbulkan keresahan dan kegaduhan di lingkungan pendidikan. Dan terjadinya suatu tindakan korupsi. " Tutupnya.
Editor : Entis S
