 |
| Dok. Yusril Ihza Mahendra. (Ist) |
Jakarta - Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, selesai diperiksa sebagai saksi meringankan untuk mantan Ketua KPK Firli Bahuri terkait kasus dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Yusril berbicara soal faktor-faktor yang bisa meringankan Firli, salah satunya pandangannya tentang foto pertemuan Firli dan SYL.
"Jadi mengenai foto, tadi sudah saya jelaskan mengenai foto itu, dan menurut saya foto itu tidak bisa menerangkan apa-apa. Ada foto orang lagi duduk kayak gitu kan nggak (pemerasan),"kata Yusril di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (15/1/24).
"Kecuali pidato apa namanya, itu rekaman video mungkin pak Firlinya meras Pak Yasin, atau minta duit sama Pak Yasin, itu kan enggak, cuma foto orang duduk begitu nggak menerangkan apa-apa," sambungnya.
Menurutnya, foto tersebut hanya menjadi petunjuk adanya pertemuan Firli dengan SYL pada 2022. Namun tak membuktikan bahwa terjadi pemerasan karena itu menurutnya bukti foto itu seharusnya dikesampingkan.
"Jadi foto itu paling paling cuma jadi petunjuk saja bahwa benar telah ada pertemuan antara Pak Firli dengan Pak Yasin, tetapi tidak membuktikan bahwa foto itu terjadi pemerasan atau permintaan gratifikasi. Jadi menurut saya foto itu mesti dikesampingkan karena tak menerangkan apa-apa," ujarnya.
Yusril mengakui persoalan ini bukan hal yang sederhana karena melibatkan Ketua KPK dan kepolisian. Karena itu, dia meminta kedua belah pihak berhati-hati dalam menyelesaikan kasus ini.
"Karena itu sangat hati-hati betul jangan sampai ini menimbulkan kegaduhan yang akhirnya akan berdampak pada pelaksanaan Pemilu yang akan dilakukan sebentar lagi," ucapnya.
Dia mengatakan, berdasarkan putusan itu, saksi tak berhenti pada orang yang mengalami dan melihat suatu pidana, melainkan memiliki pengetahuan terkait peristiwa pidana tersebut. Dia mengaku mengajukan uji materi itu agar penegakan hukum terkait keterangan saksi antara penyidik dan JPU dengan tersangka dan terdakwa tidak berat sebelah.
"Pada tahun 2010 saya mengajukan uji materi ke MK mempersoalkan pengertian saksi dalam pasal-pasal KUHAP. Putusan MK No 65/PUU-VIII/2010 itu menjadi putusan historis yang memperluas makna saksi bukan saja orang yang melihat, mengalami, dan mendengar secara langsung terjadinya suatu tindak pidana, tetapi setiap orang yang mempunyai pengetahuan tentang tindak pidana tersebut," kata Yusril kepada wartawan, Sabtu (6/1).
"Saya mengajukan perluasan makna saksi tersebut karena saya berkeinginan atas penegakan hukum pidana didasarkan atas keadilan yang hakiki dan tidak berat sebelah, di mana posisi penyidik dan JPU begitu kuatnya, sementara posisi tersangka dan terdakwa begitu lemahnya. Dalam pikiran saya, kedudukan aparat penegak hukum dan tersangka/terdakwa haruslah sejajar. Di negara demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat. Aparat penegak hukum menjalankan kekuasaan negara, sementara tersangka/terdakwa adalah rakyat yang justru memegang kedaulatan itu," lanjutnya.
Dia mengatakan, jika penyidik dan JPU dapat menghadirkan saksi mahkota dan saksi memberatkan, tersangka dan terdakwa juga diperbolehkan menghadirkan saksi meringankan. Namun, menurutnya, hal itu terkadang tak berjalan sesuai dengan praktiknya.
"Dalam praktik, sayangnya, alangkah banyak penyidikan dan penuntutan yang berjalan tidak seimbang. Mungkin karena tersangka/terdakwa tidak tahu, atau tidak mampu, atau juga mungkin penyidik dan hakim tidak bertanya apakah tersangka/terdakwa akan menghadirkan saksi a de charge atau saksi yang menguntungkan. Sementara penyidik telah menghadirkan saksi-saksi yang memberatkan tersangka/terdakwa," ujarnya.
Dia mengatakan alasan itulah yang menjadi pertimbangannya bersedia menjadi saksi meringankan untuk Firli. Dia ingin hukum ditegakkan secara adil dan seimbang.
"Itu sebabnya, selagi saya tidak berhalangan, umumnya saya bersedia didengar keterangannya baik sebagai ahli maupun sebagai saksi a de charge dan saksi yang menguntungkan sebagaimana diatur KUHAP dan putusan MK di atas tadi. Saya ingin hukum ditegakkan secara adil dan seimbang agar hakim tidak salah dalam membuat putusan. Ada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan 'Bagi seorang qadi (hakim) adalah lebih baik baginya jika dia salah berijtihad dalam membebaskan seseorang daripada dia salah dalam menjatuhkan hukuman'. Itulah prinsip saya," ujarnya.
Lebih lanjut Yusril tak bisa membuka ke publik terkait keterangan yang akan diberikannya sebagai saksi meringankan untuk Firli. Menurutnya, keterangan itu akan tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dan akan terungkap dalam persidangan.
"Saya mohon maaf tidak bisa menjelaskan apa yang akan saya terangkan dalam pemeriksaan saksi a de charge nanti. Keterangan tersebut akan dituangkan dalam BAP dan baru bisa dibuka di pengadilan nanti. Jadi keterangan demikian tidak bisa diungkapkan ke publik," ujarnya.
