 |
| Ilustrasi |
Jakarta - Situasi sekarang ini bukan rahasia umum lagi sangat susah untuk melakukan klarifikasi kepada pejabat yang berwewenang dan memangku jabatan penting di Indonesia.
Dimana wartawan dalam menjalankan tugasnya sebagai sosial kontrol ketika mendapat temuan, dan melakukan konfirmasi atau klarifikasi guna menjadi informasi berita yang berimbang.
Namun sangat di sayangkan ketika wartawan hendak melakukan konfirmasi ke Pejabat terkait seolah Pejebata alergi tidak merespon saat di konfirmasi melalui telepon atau pesan singkat WhatsApp dan juga tidak mau menemui awak media.
Tak hanya itu, dalam acara-acarapun seolah tebang pilih dan beberapa media saja yang di Undang dan dibuat terkesan tertutup.
Terkait hal tersebut, Noven Saputera Wakil Presidium Forum Pers Independent Indonesia (FPII) menyampaikan untuk Pejabat Publik yang mempunyai wewenang dan bekerja untuk mengabdi kepada negara untuk rakyat agar tegakkan Demokrasi dan menjaga hubungan sinergitas kepada seluruh awak media di Indonesia.
"Saya himbau kepada pejabat publik jangan alergi terlebih Arogan terhadap wartawan, jalin sinergitas dengan humanis guna menjaga Demokrasi dan Keutuhan NKRI.sesuai dengan UU Pers No.40 Tahun 1999," katanya, Rabu (19/7/23).
Selain itu, Noven juga minta ketika pemerintah menyelenggarakan acara atau kegiatan, jika mengundang wartawan jangan tebang pilih, wartawan yang suka mengkritik tidak diikut sertakan padahal kritik membangun itu bagus.
"Saya tegaskan FPII siap bersinergi untuk Demokrasi dan menjaga keutuhan NKRI sesuai dengan tupoksi Jurnalis sesuai dengan UU Pers No.40 Tahun 1999," terangnya.
Bersinergi dengan Wartawan lanjut Noven menjelaskan bukan berarti Pemerintah bisa memanfaatkan wartawan untuk kepentingan pribadi.
"Perlu di garis bawahi kami bersinergi tapi bukan untuk menjadi kacung seseorang pejabat yang mempunyai azas mamfaat dan kepentingan pribadi yang membuat rakyat menangis," pungkasnya. [Suprani/*]
