Serang - Memasuki tahun kedua sejak ditujuk kembali Al Muktabar sebagai Pj Gubernur Provinsi Banten setelah sebelumnya selama satu tahun telah selesai masa tugasnya.
Namun pada masa kepemimpinannya, Sekjend DPN Solidaritas Merah Putih (Solmet), Kamaludin menilai Al Muktabar pesimis terhadap arus perubahan terhadap reformasi birokrasi di Provinsi Banten.
"Berbagai persoalan yang terjadi di beberapa OPD seperti Dinas Kesehatan, Kelautan dan Perikanan, Kominfo dan Pendidikan Provinsi Banten terkesan adanya pembiaran, dan berdampak menjadi tidak kondusif pada organisasi perangkat kerja," katanya, Kamis (20/7/23).
Menurut Kamaludin, ketika ditilik pada proses mutasi dan promosi yang dilakukan Al Muktabar kemarin, ia melihat arah kebijakan itu seperti dikunci pada dinamika dan kepentingan politik.
"Penempatan posisi untuk ASN kemarin, sangat jauh dari aspek profesionalisme, kredibilitas maupun integritas dan kompetensi jabatannya," terangnya.
Kamaludin menilai track recorddari masing-masing ASN yang diposisikan jabatan pada Mutasi dan Promosi itu patut dipertanyakan.
"Seandainya saya berdiskusi langsung, saya bisa tunjuk orang-orang yang dimaksud, semua terang benderang track record serta kompetensinya dan juga ada Oknum Esselon 2 yang mbalelo saja Pj Gubernur masih sungkan dan terkesan takut lalu membiarkan," ungkapnya.
Selain itu, lanjut Kamaludin mengatakan dalam waktu singkat banyak hal yang Al Muktabar rubah dan menimbulkan persoalan baru seperti sistem proses pengadaan dari lelang elektronik dirubah saat ini menjadi E-Katalog.
"Saya mendeteksi dugaan adanya kecurangan yang dilakukan oleh oknum tertentu pada proses pengadaan di sistem E-Katalog ini dan hal ini akan menjadi kajian serta analisa kami sebagai fungsi pengawasan terhadap aparatur pemerintah," cetusnya.
Kamaludin juga mengungkapkan dengan situasi Pemprov Banten seperti ini, banyak Aktivis, penggiat fungsi dan kontrol yang nantinya akan menjadi satu melakukan momentum suatu Gerakan yang akan turun kejalan.
"Pj Gubernur Banten Al Muktabar harus buktikan ucapan dan tindakannya kalaupun kebijakan ekstrem sekalipun dengan tujuan memangkas pejabat yang hanya merusak Pemprov Banten, kami dukung, tapi jika sebaliknya kami akan melakukan perlawanan," pungkasnya. [Sprni/*]
