Pandeglang - Pembangunan Breakwater menuai banyak kritikan, salah satunya dari pengamat politik dan akademisi UNIBA Banten, Budi Ilham. Ia menilai PKK dan KPA diduga Melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
"Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) diduga ada upaya melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan Direktur PT. Jivi Creative. Kurang lebih tidak mencapai 80% progres dalam pembangunan breakwater ini," katanya, Minggu (16/7/23).
Menurutnya, dari hasil investigasi tim yang ia lakukan dan juga sudah melakukan kajian oleh para Pakar dan spesialis Pembangunan Breakwater yang langsung turun ke lokasi pekerjaan.
"Namun hasil dari investigasi kami, sangat mirisnya hasil pembangunannya seolah abai akan standar dan ketentuan pembangunan," ungkapnya.
Melihat fakta lapangannya kata Budi, hasil pembangunannya berantakan bahkan terkesan asal-asalan, sehingga patut diduga terjadi korupsi pada kegiatan pekerjaan pembangunan penahan gelombang (Break Water), Pekerjaan Tetrapod dan Revitalisasi dermaga 1 (Fender, Bolder, Hydran) Pelabuhan perikanan Cikeusik yang berada di wilayah Kabupaten Pandeglang.
"Anggaran Pembangunan breakwater dengan nilai kontrak Rp. 14.638.211.000,- bersumber pada APBD Provinsi Banten tahun 2022 dan CV. Jivi Creative sebagai Pelaksana, sangat kontradiktif apabila melihat hasil yang dipertontonkan. Sedangkan Konsultan Pengawas dengan Nilai Kontrak Rp.514.257.450,- yang tidak jelas bagaimana profesionalisme yang di tunjukan," jelasnya.
Hasil kajian dari tim investigasi yang ia bentuk, Budi dan timnya berkesimpulan bahwa diduga pihak pelaksana atau pemenang paket kegiatan ini tidak cermat dan ngaur.
Berikut beberapa point hasil kajiannya diantaranya:
1. Permukaan Top elevasi breakwater tidak rata, jika hal ini dikarenakan adanya gejala penurunan pasangan, semestinya ada beberapa spot permukaan yang rata, tidak seperti yg ada saat ini permukaan top elevasinya tidak rata dan bergelombang naik turun.
2. Sudut Sloope/kemiringan breakwater yang tidak presisi, biasanya dikarenakan dua faktor, faktor pertama karena terburu-buru dalam pemasangannya, dan kedua mungkin skil operator excavator yang tidak mumpuni sehingga hasil pekerjaan tersebut tidak presisi dan tidak memiliki nilai estetika.
Sloope/kemiringan ini merupakan bagian lapisan armor breakwater dan pada RAB pekerjaan ini semestinya dipasang batu dengan ukuran berat 200 - 300 kg dengan void maksimum 30% per 1 m3 nya...kenyataan di lapangan terlihat dengan jelas, bagian sloope yang tidak tertutup tetrapod memiliki kondisi yang berantakan.
3. Penempatan tetrapod apakah sudah sesuai dengan gambar pelaksanaan? fungsi tetrapod disini adalah untuk memperkuat struktur bangunan konstruksi pantai yang ada yaitu breakwater yg terbuat dari batu boulder. penempatan pada sisi kiri dan kanan breakwater tidak sama, apakah ada justifikasi teknisnya? sehingga penempatan tetrapod tersebut tidak sama.
Secara eksplisit Resume analisa lapangan tengah di susun oleh TIM, baik analisa kerugian keuangan ataupun kerugian dampak lingkungan, tentunya analisa ini di kaji oleh para pakar dari unsur Perguruan Tinggi, Praktisi Spesialis pembangunan Breakwater dan Pakar Hukum. Kesimpulan lengkap akan di serahkan pada Aparat Penegak Hukum (APH) baik Kejaksaan Tinggi atau Pihak Kepolisian dalam waktu dekat.
Sejauh ini carut marut pembangunan Breakwater Cikeusik tidak ada tanggapan atau komentar dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten, walau sudah banyak media yang mengkritisi dan menulis kejanggalan Fisik dari kegiatan pembangunan breakwater tersebut.
"Saya dan TIM, akan mengawal terus masalah ini sampai di Pengadilan, dan meminta APH hadir untuk menegakkan supremasi hukum demi menciptakan Provinsi Banten bebas dari tangan-tangan Jahil yang merugikan Masyarakat." Pungkas Budi. [Suprani/*]
