Banten - Minta dibuatkan bolu brownies jadinya kue cucur, itulah ungkapan hati masyarakat terhadap kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten.
Menilik kegiatan pembangunan Penahan Gelombang (Breakwater) Cikeusik Pandeglang yang menyerap APBD lebih dari 14 Miliar di tahun Anggaran 2022 yang progres kurang lebih 80% berujung kritik dari masyarakat.
"Bagai drama berseri menjadi perbincangan DKP Provinsi Banten setiap minggu permasalahan Breakwater hanya dijadikan Kentut yang disengaja. Dianggap masalah sesaat bagi segelintir orang yang mencium bau tidak enak dan merasa terganggu kenyamanannya," kata Budi Ilham, Pengamat Politik dan Akademisi dari UNIBA Banten, Rabu (26/07/23).
Tak hanya itu, saat ini sedang santer mendapatkan kabar bahwa untuk kegiatan pembangunan Breakwater di tahun 2023 ini dengan pagu 16 Miliar diduga sudah di pinang untuk dilaksanakan oleh pengusaha berinisial A.
"Parahnya pengusaha tersebut kasak-kusuk untuk mencari pinjaman perusahaan yang bias sesuai kriteria yang di persyaratkan atau dengan kata lain Pinjem Bendera Perusahaan untuk dijadikan Rentalan pada proyek Pembangunan Breakwater," ungkapnya.
"Diduga oknum pejabat internal DKP sendiri patut didugaa dan main mata dengan para Broker Proyek untuk menciptakan kondisi bahkan meminta komitmen Fee kepada pengusaha yang mengatasnamakan perintah Kepala Dinas," sambungnya.
Menurutnya, mustahil rasanya jika cawe-cawe proyek yang terjadi pada OPD tersebut seorang Pimpinan mengaku tidak tahu. Ia menyebut Cicak saja bisa bersuara, mungkinkah tembok yang bercerita apa yang terjadi pada DKP Provinsi Banten.
"Adanya Reformasi birokrasi salah satu tujuannya yaitu mencegah korupsi di tanah Jawara, tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Seperti berharap bisa melihat pelangi di malam hari, bak sesuatu yang mustahil jika mental para pejabat malah menunjukan kemunduran moralitas," terangnya.
Budi menegaskan bahwa saat ini masyarakat Banten menunggu sikap tegas dari Pj Gubernur Banten agar mengambil tindakan tegas yang membuat kegaduhan pada pembangunan Breakwater Cikeusik
"Al Muktabar sebagai Decision maker untuk mengambil tindakan terukur, bahkan mencopot Kepala DKP Provinsi Banten karena kegaduhan yang di timbulkan dalam kegiatan pembangunan Breakwater Cikeusik. Semoga Banten kedepan menjadi Benchmarking Provinsi lain dalam penegakkan Supremasi Hukum khususnya dalam pencegahan Korupsi," pungkasnya. [Sup/*]
