Banten - Pengamat Politik dan Akademisi dari Universitas Bina Bangsa (UNIBA) Banten, Budi Ilham menilai prestasi Pj. Gubernur Provinsi Banten di tahun kedua jabatannya bagai borok pada wajah yang membuat penampilan menjadi bopeng sebelah.
Pasalnya akhir-akhir ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) banyak menuai kritik dari masyarakat.
"Terkait Pembangunan Breakwater Cikeusik Pandeglang setiap minggu sedang hunter di pemberitaan, kegiatan yang menelan anggaran lebih dari 14 miliar ditahun anggaran 2022 itu hanya mencapai proggers kurang lebih 80% namun tidak kunjung ada jawaban konstruktif," ujarnya, Minggu (23/7/23).
Selain itu kata Budi, Pj Gubernur Banten, Al Muktabar mengklaim bahwa Investasi di Banten pada tahun 2022 meningkat lebih dari 100%.
"Beberapa waktu lalu mengutip dari Kanal Youtube Kompas TV, Al Muktabar mengklaim pada tahun 2022 Investasi di Provinsi Banten meningkat lebih dari 100% dan ia berharap di tahun 2023 beterus bergerak melampui target," ungkapnya.
Hal ini tentunya akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten yang meningkat signifikan, hanya saja hal ini menjadi Antitesis dalam penyerapan anggaran yang dilakukan OPD Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Banten menjadi konflik dan diduga kuat melakukan perbuatan melawan Hukum (PMH).
"Anehnya seolah cuek dan pura-pura bisu akan jeritan masyarakat terhadap kinerja dinas tersebut, begitu dingin dan tenangnya tanpa ada reaksi seperti peribahasa; Anjing menggonggong kafilah berlalu." terangnya.
Merunut Budi, Masyarakat Provinsi Banten saat ini sudah bisa menilai dan mengukur Kinerja Pj.Gubernur, sangat pesimis dan meragukan di tahun ke 2 ini.
"Hal ini dapat memberikan perubahan dalam konteks Reformasi Birokrasi, jika persoalan Breakwater Cikeusik saja beliau abai, apalagi berbagai persoalan lain yang terjadi," jelasnya.
Bukan hanya itu lanjut Budi, beberapa OPD kisruh dan tidak percaya terhadap Plt. Kepala Inspektorat, terjadinya masalah hukum serta kekisruhan di Dinkes Banten hingga 20 orang pejabat mengundurkan diri dan hingga saat ini
"Beberapa OPD kisruh ditambah lagi soal Kisruh PPDB pada Dinas pendidikan, bahkan diduga salah seorang pejabat di Dinas kominfo Provinsi Banten juga menunjukan ketidak harmonisan di dalam ruang lingkupnya, tentunya menjadi anti klimaks terhadap yang namanya Reformasi Birokrasi," pungkasnya.
Budi berpendapat, prilaku kepemimpinan Al Muktabar (Pj Gubernur Banten) strategi mutasi dan promosi terakhir bagi ASN menjadi skenario untuk melakukan perubahan birokrasi.
"Hal ini terkesan seolah adanya upaya balas jasa atau aksi balas dendam akan drama politik yang terjadi, atau mungkin adanya pesanan politik dengan menempatkan sumber daya manusia yang dapat memberi feedback yang menguntungkan bagi kelompok tertentu," ungkapnya.
"Rapot merah akankah menjadi Kesimpulan??," tanyanya.
Terkahir Budi menyampai bahwa kritik dari masyarakat itu menjadi kontrol dalam upaya persuasive menyampaikan sebuah pesan. harusnya Pj Gubernur Banten harus berani ambil sikap dan tindak tegas oknum pejabat yang hanya merusak Pemprov Banten.
"Jika seorang Almuktabar berdiam diri dan menyepelekan persoalan ini, bahkan tidak berani mengambil sikap tegas terhadap kekonyolan oknum pejabat yang merusak Banten. Kami beserta segenap masyarakat Banten akan berjuang dan melawan bahkan turun kejalan demi Banten lebih baik dimasa depan," katanya.
Penulis: Suprani | Editor: Zami
