Banten - Pekerjaan P3A yang sedang dilaksankan oleh para ketua kelompok tani kota dan kabupaten se Provinsi Banten diduga kurang pengawasan di pengadaan barang jasanya.
Menanggapi hal itu, presidium Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) Perwakilan Banten, Febriyansah Angkat Bicara, ia meminta masyarakat membantu mengawasi pelaksanaan program P3A tersebut.
"Kami meminta kepada Masyarakat, untuk sama sama memantau kegiatan Pelaksanaan pekerjaan P3A yang sedang berjalan di Kota dan Kabupaten Provinsi Banten," kata Febriyansah, Kamis (1/5/23).
Selain itu lebih lanjut Febriyansah menggatakan, kami lihat dalam teknik pekerjaan sebagian tidak sesuai teknik gambar dan juga di Pengadaan Barang Jasa nya seperti, matrial Pasir ,Batu Belah dan Semen yang kurang berkualitas.
"Diduga belanja matrial dengan harga murah tidak sesuai Rencana dan Perencanaan yang sudah di ditetapkan. Pasalnya dengan adanya kegiatan pekerjaan jasa Kontruksi seperti pemasangan Batu Saluran irigasi selama ini dikerjakan oleh kelompok tani, blakangan ini kurang nya pengawasan terutama di pengadaan barang jasa dan ada isu miring pada pencarian tahap 1 (satu) Sebesar RP. 135.000.000 tersebut," jelasnya.
Bukan hanya itu, Febriyansah berharap kepada kelompok tani P3A dalam pelaksanaanya untuk mementingkan kualitas dan jujur dalam mengelola anggaran tersebut sesuai dalam anggaran yang sudah direncanakan.
"Kerjakan sesuai perencanaann, jangan sampai para ketua kelompok Tani P3A jadi kena dampaknya di kemudian hari seperti tahun tahun sebelumnya, saya sangat prihatin sudah mengerjakan dan menggunakan dana talangan pribadi dalam Pelaksanaannya dari awal sebelum keluar uang Tahap 1 (Satu) akan tetapi pas pencairan di diduga adanya Pemotongan yang diluar perencanaan," pungkasnya.
"Tim investigasi kami Presidium Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) Banten, terlihat banyak pelaksanaan yang Diduga tidak sesuai Rencana Anggaran Belanja dan Harga satuan Barang Jasanya. Maka dengan ini kami akan mengawal kegiatan P3A Kota / kabupaten khususnya di wilayah Kota Serang dan akan kami lakukan pengaduan ke Balai Besar Wilayah Cidanau Ciujung Cidurian dan kementrian PUPR Republik Indonesia ke Jakarta," sambungnya.
Dari pantauan investigasi awak media di lokasi pekerjaan seperti beberapa titik di lokasi Kelurahan Kasunyatan, Warung Jaud, Terumbu dan Sawahluhur, dan lainya terlihat dalam pengerjaan nya kurang pengawasan dalam pengadaan Barang Jasanya dan pelajsanaannya [Bahri/*]
