Jakarta, Sultannews.co.id - Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) sekaligus Penanggung jawab Setia Tegak Lurus Jokowi, Silfester Matutina meminta pihak-pihak yang khawatir Bacapresnya kalah di 2024 untuk tidak ngawur dan sesat mengeluarkan statemen.
Hal ini diungkapkan Silfester, menanggapi pernyataan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang berkeberatan dan mengecam Presiden Jokowi tanpa dasar hukum yang jelas.
Pernyataan Jokowi tidak usah ikut campur dan cawe-cawe dilontarkan oleh pengamat politik dan politisi mulai dari Politisi Nasdem, PKS, Demokrat hingga yang terakhir Salah Satunya dari Politisi PDIP sekaligus Wakil Koordinator Desk Relawan Ganjar Adian Napitupulu.
"Pernyataan bahwa Presiden Jokowi tidak boleh berpihak dukung salah satu Capres di 2024 adalah pernyataan Sesat dan Ngawur yang menunjukan kekalutan dan kekhawatiran kalahnya Bacapres dukungannya di 2024 dan tidak punya dasar hukum yang benar," ujarnya, Sabtu (19/5/23).
Menurut Silfester, Sistem Perundang-undangan di Indonesia pada dasarnya tidak melarang dukungan yang diberikan oleh Presiden, Wakil Presiden, hingga Kepala Daerah yang sedang menjabat kepada kandidat Capres dan Cawapres tertentu.
"Yang tidak boleh memihak dan mendukung itu adalah Anggota TNI, Polri, ASN, Perangkat Desa, Perangkat Peradilan, BUMN, BPK dan Bank Indonesia," katanya
Bahkan, menurut dia, Undang-Undang memperbolehkan Presiden dan Wapres untuk ikut berkampanye.
Hal ini sesuai Pasal 281 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur bahwa Presiden dan Wapres boleh ikut Kampanye Peserta Pemilu sepanjang mengajukan Cuti dan tidak mempergunakan fasilitas negara. Apalagi menggunakan Politik identitas untuk mengadudomba.
"Jadi baik secara etika, oral dan Perundang-undangan tidak ada yang dilanggar Pak Jokowi. Bahkan harusnya sebagai pemimpin yang berhasil adalah yang bisa mengkader penggantinya dan ini sangat penting untuk masa depan Indonesia kedepannya," ucapnya.
Oleh karena itu, Jokowi bersama partai termasuk relawan dan seluruh rakyat berkewajiban menghasilkan Capres putra terbaik bangsa yang dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dan mampu meneruskan semua program dan hal-hal yang baik yang sudah dibuat Jokowi.
"Termasuk tantangan kedepan dalam pergaulan internasional. Jadi ini tidak main-main. Kalo kita salah memilih dan mendukung Capres akan merugikan anak cucu kita," terangnya.
Menurut Silfester wajar saja sebagian besar organisasi relawan dan pendukung Jokowi sampai saat ini belum mendeklarasikan Capres siapapun karena selain harus cermat dan betul - betul yakin dan juga menunggu diskusi, arahan dan komando Presiden Jokowi.
"Hampir semua kita yakin Pak Jokowi tidak akan sembarang memilih dan pastinya akan benar - benar menyerap aspirasi dari seluruh masyarakat dan akan mendiskusikan dengan Partai Partai termasuk dengan para Relawan," katanya.
Kemudian Silfester juga meminta agar Adian tidak mengklaim bahwa sudah 95 persen organ Relawan Jokowi mendukung Ganjar Pranowo karena masih banyak organ Relawan Jokowi yang belum mendukung Capres manapun dan masih setia tegak lurus menunggu komando dan arahan Jokowi.
"Organisasi Relawan Jokowi yang terdaftar di TKN tahun 2019 saja hampir 2.000 organ. Belum lagi ribuan yang tidak terdaftar. Adian Napitupulu mengklaim 320 Organ mendukung Ganjar itu sangat sedikit dan tidak sebanding dengan banyaknya organ relawan Jokowi baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar di TKN 2019," pungkasnya.
Silfester menegaskan bahwa yang tidak terdaftar di TKN apalagi yang di daerah daerah dan luar negeri itu juga banyak sekali. Dan 320 organ relawan yang terdaftar di Desk Relawan Ganjar itu adalah komunitas baru, organ kuncup - kuncup yang anggotanya juga sedikit dan baru dibuat serta tidak mempunyai anggota diseluruh Indonesia dan Luar Negeri.
"Jadi sangat sedikit sekali tidak sebanding dengan jumlah anggota Relawan Jokowi yang tersebar di seluruh Indonesia dan Luar Negeri," katanya.
"Kami Solmet juga bersama ribuan organ relawan Jokowi lainnya juga tidak mendaftar di TKN tahun 2019 dan saat ini masih banyak organ yang masih setia tegak lurus menunggu Komando Pak Jokowi belum mendukung siapapun Capresnya," sambungnya.
"Kami tahu karena kami selalu keliling seluruh Indonesia menyapa, berdiskusi dan bekerjasama dengan relawan dan mengetahui persis keberadaan relawan Jokowi dimanapun berada jadi tidak asal bunyi klaim sana dan klaim sini," katanya lagi.
Apalagi pernyataan Adian yang mengatakan Relawan Jokowi menjerumuskan Pak Jokowi karena menunggu arahan Jokowi mengenai Bacapres.
"Ini Naif sekali karena Adian dan PDIP selalu membawa dan mengklaim nama Relawan Jokowi dimana - mana, harusnya kalo percaya diri ya bawa saja nama Relawan Ganjar atau Relawan PDIP bukan relawan Jokowi karena Relawan Jokowi itu bukan Relawan Ganjar atau Relawan PDIP," tegas Silfester.
Menurut dia harusnya PDIP dan Megawati meminta maaf ke rakyat karena penyebutan Presiden Jokowi sebagai petugas partai telah melukai hati banyak masyarakat sehingga banyak relawan dan masyarakat yang tidak mendukung Ganjar Pranowo.
"Apalagi faktor Ganjar dan PDIP yang menolak pelaksanaan Piala Dunia U-20. Termasuk komunikasi politik dengan Parpol lainnya dan relawan yang terkesan kaku dan sombong karena mentang-mentang sudah punya tiket untuk Pencapresan," katanya.
Dikatakan bahwa Jokowi adalah seorang presiden yang Mandataris Rakyat sesuai Undang-Undang dan bukan petugas partai.
"Karena diksi petugas partai itu tidak ada dalam undang - undang ketatanegaraan Indonesia. Kalau disebut petugas partai berarti ada yang menyuruh dan berarti yang menyuruh adalah atasan atau pemilik partai. Mau jadi apa bangsa kita kalau Presiden harus tunduk kepada pemilik partai bisa hancur bangsa ini nantinya. Semua kebijakan harus dilaporkan dan harus sesuai keinginan pemilik partai. Ini yang kita takutkan nantinya Capres yang dibawah ketiak pligarki partai," kata Silfester Matutina. [Suprani/*]
