Pandeglang STN - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Pandeglang kembali menggelar aksi di Gedung Bupati Pandeglang meminta KPK dan PPATK segera turun mengaudit harta kekayaan yang dinilai tidak wajar.
PC PMII Kabupaten Pandeglang melakukan aksi menyoroti tentang gaya hidup hedonis pejabat publik yang melanggar kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN), juga hal tersebut dinilai sebagai keterbalikan fakta dari kondisi masyarakat Pandeglang yang masih jauh dari kesejahteraan.
Hendri Syahadi, Ketua Umum PC PMII Kabupaten Pandeglang mengatakan bahwa Trah Dinasti Natakusuma telah memimpin Kabupaten Pandeglang selama kurang lebih 16 tahun, namun tidak dapat membawa perubahan secara signifikan untuk masyarakat secara umum.
"Dengan masa jabatan 2 periode Bupati Pandeglang kami menilai masih gagal dalam pemerataan infrastruktur dan menurunkan angka kemiskinan" Kata Hendri Syahadi, Kamis (11/5/23).
Dirinya juga menyoroti tentang kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Bupati, dinilai tidak objektif dan cenderung tidak berpihak pada masyarakat banyak.
Seperti, anggaran mobil dinas Bupati, 1 Unit Land Cruiser Prado pada tahun 2019 senilai 1,9 M dan kebjjakan tentang pengadaan Sepeda Listrik untuk RT/RW pada tahun 2023 senilai 38 M.
"Angka tersebut sangat fantastis di muka umum, dan sangat berbanding terbalik dengan kondisi Pandeglang hari ini" Tegasnya.
Hal tersebut dinilai berbanding terbalik ketika melihat pelaporan data elhkpn.kpk.go.id. Bupati Pandeglang, Irna Narulita, memiliki harta kekayaan senjla 62 Miliyar, meningkat dalam 2 tahun terakhir sebesar 11 Miliyar, dan 112 bidang tanah.
"Apakah harta tersebut seluruhnya sudah dilaporkan pada LHKPN?" Tanya Hendri Syahadi
Pihaknya juga menyoroti tentang gaya hidup yang ditampilkan oleh keluarga Bupati Pandeglang merupakan kejanggalan dan gaya hidup hedonis merupakan salah satu faktor tindak pidana korupsi, apalagi melihat keterbalikan fakta kondisi masyarakat saat ini.
"Kami tegaskan agar Menko Polhukam berserta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, untuk datang memeriksa dan profesional dalam melakukan sidak harta kekayaan Bupati Kabupaten Pandeglang" Tuntutnya.
Reporter: Handoko Saripudin
