Jakarta, STN - Ratusan Mahasiswa yang tergabung dari Aliansi kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Se-JABODETABEKA-Banten, Melakukan aksi demonstrasi di depan gedung Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Mabes Polri).
Aksi yang di gelar di bulan suci ramadhan 1444 H yang di hadiri oleh ratusan kader HMI, Salah satunya dari Cabang Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pandeglang - Banten, Ratusan Kader HMI itu menyampaikan tentang isu-isu kedaerahan yang ada di wilayahnya.
Hal tersebut di sampaikan oleh Entis Sumantri selaku ketua Umum HMI Cabang Pandeglang yang saat Orasinya menyampaikan bahwasanya Polda Banten, khususnya polres pandeglang perlu di evaluasi oleh institusi tertinggi kepolisian (Mabes Polri).
"Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dalam menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri," ujarnya, Jum'at (14/04/23).
 |
| Dok. Ketua Umum HMI Cabang Pandeglang-Banten, Entis Sumantri saat melakukan Orasinya didepan gedung Mabes Polri. (ist) |
Masih kata Entis telah genap tiga tahun pasca Jendral Listyo Sigit Prabowo dilantik menjadi Kapolri, Visi Presisi Polri telah menjadi bagian integral dalam semangat penegakan hukum di Indonesia, terutama penegakan hukum yang dilakukan oleh institusi Polri."
"Visi Presisi Polri menjadi harapan baru bagi wajah penegakan hukum di Indonesia, yang diharapkan akan menghadirkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan di Indonesia." Tambahnya.
Lebih lanjut Entis menyampaikan bahwa ternyata harapan itu hanya mimpi belaka, dengan banyak problem yang terjadi di tatanan institusi polri kini menjamur di beberapa daerah salah satunya kabupaten pandeglang- Banten, mulai dari tingkat terbawah hingga atas baik polsek, polres, Polda bahkan mabes polri sendiri, yang tidak sesuai dengan visi, persisi institusi polri maka jelas adanya kegagalan kapolri dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga terjadi nya krisis kepercayaan masyarakat, "
"kami juga memberikan peringatan kepada pihak polres pandeglang dan polda banten", agar jangan hanya melakukan pencitraan saja, seperti poto-poto dengan pejabat daerah, ini kepolisian apakah pemerintah daerah?jadi setop pencitraan demi kepentingan golongan," imbuhnya.
Sementara itu senada juga di sampaikan oleh kabid hukum dan HAM HMI cabang Pandeglang Agung Lodaya menyampaikan bahwa banyak kasus hukum di tatanan institusi polri baik itu di daerah masing-masing salah satunya nya adalah. Polres Pandeglang dan Polda Banten.
Kami contoh kan beberapa studi kasus yang melibatkan institusi polri, khusus nya di wilayah hukum polres pandeglang yang diduga dalam penanganan kasus itu sangat lah lambat, dan terindikasi pilih- pilih kasus, "
"Sebagai organisasi perjuangan dan agents social control di kabupaten Pandeglang - Indonesia, itu banyak kasus yang tidak di tindak dengan mengedepankan asas- asas hukum sesuai dengan Undang- undang yang berlaku," katanya.
Selain itu, Kasus terbaru yang ada di kabupaten pandeglang, tentang maraknya keterlibatan institusi kepolisian yang diduga kasus keterlibatan pejabat polri dalam kasus tambang- tambang ilegal, kasus pelecehan, narkoba, mafia proyek, dan persoalan tentang kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) yang masih marak terjadi di kabupaten pandeglang.
sampai dengan terakhir kali yaitu persoalan tentang, penculikan dan pelecehan yang terjadi di kabupaten pandeglang yang menurut hasil investigasi yang kami dapat kan di lapangan bahwasanya tatanan polsek, polres pandeglang sangat begitu lambat dalam penanganan kasus tersebut, harus viral dulu baru bergerak.
"Dengan ini kami himpunan mahasiswa islam (HMI) Cabang pandeglang mosi tidak percaya terhadap institusi polri dan segera, evaluasi total polres pandeglang dan polda banten, agar sesuai dengan apa yang di cita-citakan Kepolisian Republik Indonesia, barang siapa yang tidak setia dengan kasus-kasus kecil dia juga tidak akan setia terhadap kasus-kasus besar," ucapnya.
Reporter: Handoko Saripudin
