Pandeglang, STN - Dalam rangka Memperingati HUT ke - 149 Pandeglang, Mahasiswa yang terdiri dari HMI, GMNI, PMII, EK LMND, SEMMI Kabupaten Pandeglang lakukan Refleksi Aksi Mimbar bebas Serta Aksi Demonstrasi di Tugu Alun-Alun Pandeglang Sekira Pukul 19:43 Wib.
Saat Aksi Demonstrasi dilakukan oleh Kelima Organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kabupaten Pandeglang ini terjadi kericuhan setelah massa Aksi membawa ban bekas dan hendak membakar ban, sehingga terjadi benturan antara pihak keamanan dengan massa aksi.
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang Entis Sumantri mengatakan bahwa Aksi yang dilakukan ini sudah ke dua kalinya, Sebelumnya kami melakukan aksi pada 1 April Kemarin.
"Kali ini kami menggelar Refleksi yang ke Dua (II) kalinya dari sejak tanggal 1 April hingga di selenggarakan kembali jilid II bersama Cipayung Plus kabupaten Pandeglang,"ujar Entis yang juga Korlap Aksi ini, Selasa (4/4/23).
 |
| Dok. Meme Tuntutan Aksi Demonstrasi Cipayung Plus Kabupaten Pandeglang. (ist) |
Lebih lanjut Entis mengatakan walapun bulan suci ramadhan tidak menyurtkan semangat juang kami maka kami apresiasi atas capaian pemerintah daerah kabupaten Pandeglang akan tetapi selaku agent of Change dan perubahan di kabupaten Pandeglang.
"HMI Cabang Pandeglang hadir bersama masyarakat akan menyoroti diantaranya kesenjangan sosial, komersialisasi pendidikan, Ekonomi, pengangguran, insfrastruktur, penegakkan supermasi hukum, serta persoalan korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN), itu masih menjadi pusaran maka harus wujudkan tataruang yang berkeadilan demi terciptanya masyarakat adil dan Makmur yang di ridho Allah SWT di kabupaten Pandeglang,"pungkasnya.
Sementara itu TB Muhamad Apandi Selaku ketua Umum DPC GMNI Pandeglang mengatakan terjadi benturan antara massa aksi dengan aparat penegak hukum ini bukan lagi kejadian yang pertama kali akan tetapi sering kami di benturkan dengan aparat keamanan.
"Dibawah kepemimpinan Irna Narulita dan Tanto Warsono Arban yang telah menjabat dua periode kami rasa gagal karena masih jauh dari kata sejahtera,"ucapnya.
Senada juga dikatakan oleh ketua PMII Pandeglang Hendri Sahadi, Ia juga menilai bahwa Kesenjangan Sosial yang terjadi mengakibatkan Angka Kemiskinan Penduduk yang kian hari meningkat, pada tahun 2021 lalu, angka kemiskinan di Kabupaten Pandeglang mencapai 131.430 jiwa atau 10,72 persen dari jumlah penduduk sebanyak 1.272.687 jiwa
Angka kemiskinan pada tahun 2022, mencapai angka 114.650 atau 9,32 persen dari jumlah penduduk sebanyak 1.367.473 jiwa (Catatan Dinas Sosial), ditambah lagi semakin tinggi Angka Pengguran di Kabupaten Pandeglang naik 1,4 persen dari tahun 2021 sebesar 7,7 persen menjadi 9,24 persen pada 2022 (Catatan Badan Pusat Statistik). Maka inilah yang dinilai tidak relevan jika dibandingkan dengan usia 149 Pandeglang."Paparnya.
Selain itu Ketua Umum Ek LMND pandeglang Abdullah juga mengatakan bahwa Segera tuntaskan permasalahan kemiskinan dan pengangguran di kabupaten Pandeglang.
"tuntaskan pemerataan pembangunan inspratuktur jalan, Pendidikan, dan ekonomi, Wujudkan Pendidikan geratis, ilmiah, demokratis dan bisa di akses oleh masyarakat berikan jaminan kesejahteraan bagi petani dan nelayan, rotasi mutase harus sesuai dengan peraturan bukan sesuai kepentingan keinginan, Evaluasi kinerja DPRD Pandeglang yang tidak berpihak tehadap masyarakat Pandeglang,"tegasnya.
Kemudian Supriyadi Ketua Umum SEMMI Pandeglang juga turut menyampaikan bahwa Aparat Penegak Hukum, Kejari, dan Yudikatif dalam hal ini harus tegakan supermasi hukum yang baik, jujur, sehat, berkeadilan serta jangan peti es kan setiap kasus yang ada, jangan sampai A buse of Power dalam jabatannya.
"Saya Meminta Kepada APH harus tegakan supermasi hukum,"singkatnya.
Terakhir Sekretaris Umum (Sekum) Koprs HMI WATI, Ila Nurkholifah mengatakan dalam orasinya banyak keresahan keresahan yang terjadi di kabupaten pandeglang.
"Patut diperhatikan dengan khusus, kekerasan seksusal dan kekerasan terhadap anak dan dalam rumah tangga, terhitung dalam waktu tiga bulan antara bulan januari - maret 2023 ada sedikitnya 26 kasus yang terjadi, dan ini menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi pemerintah kab pamdeglang untuk bisa memberantas kasus ini, untuk menjadikan pandeglang kota aman bagi perempuan dan anak,"pintanya.
Reporter: Handoko S
