Jakarta, STN - Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi himpunan mahasiswa islam (HMI) Jabodetabekka- Banten, menggelar aksi demonstrasi di gedung markas besar polisi republik indonesia (MABES POLRI), di jakarta, pada Ju'mat 14/04/2023, yang di laksanakan pada pukul 15.00 wib - 19.00 wib, dengan di lanjutkan buka bersama di depan gedung mabes polri, " Kamis 20/04/2023
bahwa dalam pres rillis Aliansi Kader HMI di sampaikan, telah genap 3 tahun pasca Jendral Listyo Sigit Prabowo dilantik menjadi Kapolri, Visi Presisi Polri telah menjadi bagian integral dalam semangat penegakan hukum di Indonesia, terutama penegakan hukum yang dilakukan oleh institusi polri."
Malik Kordinator Lapangan mengatakan jelas isi "Presisi Polri menjadi harapan baru bagi wajah penegakan hukum di Indonesia", yang diharapkan akan menghadirkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan di Indonesia."
Lanjut korlap bahwa ditengah arus informasi dan teknologi serta demokratisasi ini, rakyat dapat mengontrol langsung pelaksanaan tugas dan tanggungjawab berbagai lembaga negara di Indonesia, termasuk oleh Polri." Kamis 20/04/2023
"Melalui media tersebut polri berkesempatan menyampaikan berbagai pencapaian dan keberhasilannya pada masyarakat."
Namun dengan instrumen yang sama pula, publik dapat mengetahui, sebaliknya Polri tidak dapat menutupi bahwa masih begitu banyak persoalan dan kasus yang belum mampu dituntaskan oleh polri kemudian menyisakan tanda tanya besar bagi publik." Kata korlap aksi
"Sebut saja antara lain kasus Hacker Bjorka yang mengegerkan publik karena begitu nampak lemahnya sistem cyber polri," Ungkap malik
Andi salah satu orator aksi mengungkapkan dalam orasinya bahaea keterlibatan Pejabat Polri dalam beberapa kasus yang ada di indonesia sebut saja itu adanya tambang ilegal menurut pengakuan Ismail Bolong, kasus konsorsium 303 yang belum jelas ujung pangkalanya sampai saat ini, atau seperti banyak kasus lainnya yang di proses hukum jika setelah viral di media sosial". Tuturnya
"Terakhir yang mencengangkan ialah seorang perempuan yang berteriak di Kantor DPR RI, pada saat Komisi III DPR RI mengadakan rapat dengan Kapolri, dan seorang Mukmin Mulyadi dengan mudahnya dilantik menjadi anggota DPRD di Tanjungbalai, Sumatara Utara padahal ia sedang menjadi buronan kepolisian,"
"serta masih banyak kasus lainnya yang menggambarkan ketidak mampuan polri dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat." Ungkap Andi
Andi mengatakan bahkan seorang Brigjen Pol Pipit Rismanto mendapat promosi menjadi Kapolda Kalimantan Barat ditengah namanya disebut-sebut dalam kasus mafia tambang."
Sungguh Miris! Berbagai kasus yang belum mampu dituntaskan oleh polisi republik indonesi (Polri) tersebut mestinya sudah cukup alasan bagi Kapolri untuk melakukan perbaikan dan transformasi besar-besaran di lingkungan Polri."
"Sebab atas berbagai persoalan yang belum mampu dituntaskan oleh polri, pasti akan menimbulkan tanda tanya besar publik, dan secara tidak langsung akan berdampak pada penilaian masyarakat luas terhadap kecakapan dan keterampilan institusi Polri itu sendiri sebagai lembaga penegak hukum",
Ketidak mampuan Polri dibawah kepemimpinan Jendral Listyo Sigit Prabowo dalam memberi kepastian hukum pada berbagai kasus sekaligus menjawab pertanyaan publik ini, berakibat munculnya pesimisme masyarakat akan keberhasilan visi Presisi Polri sebagai nilai dan semangat yang tepat bagi penegakan hukum, dan pesimisme tersebut kedepan sangat besar potensinya berdampak pada krisis kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri secara keseluruhan, "
Masih andi mengatakan bahwa masyarakat luas pun dapat melihat bagaimana harapan pada visi presisi Polri sepertinya masih jauh panggang dari api, ini menjadi sangat imajinatif bagi masa depan penegakan hukum yang lebih baik, yang belum mampu menunjukan implementasi penegakan hukum (law enforcement) yang sudah dicita-citakan masyarakat Indonesia. Seluruh pemberitaan tentang pencapaian dan keberhasilan Polri selama ini, terkesan semata hanya pencitraan saja,"
Karena demikian, mestinya polri mulai melakukan introspeksi besar-besaran terhadap internalnya, dan bukan justru menjadi bagian dalam kegaduhan yang terjadi di masyarakat, sebagaimana yang terjadi akhir-akhir ini dengan munculnya miskoordinasi antara Polisi republik indonesia dan komisi pemberantasan korupsi, sebab di tubuh Polri sendiri masih sangat banyak persoalan yang menjadi perhatian publik dan harus segera dituntaskan." ungkap dalam orasinya
"Oleh karena itu, kami dari Aliansi Kader HMI Se-Jabodetabeka-Banten menuntut hal-hal sebagai berikut :
1. Meminta Agar Kapolri Serius Mengurusi Transformasi dan Penguatan Kelembagaan Polri.
2. Hentikan Politik Pencitraan, No Viral, No Justice.
3. Wujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
4. Stop Melibatkan dan Menggiring Organisasi Kemahasiswaan dalam Konflik Kelembagaan Antara KPK Dan POLRI.
5. Kalau Tidak Mampu, Segera MUNDUR!
*Tutup Koordinator Lapangan**
Reporter: Ty
