 |
| Dok. HMI Pandeglang saat Aundensi hanya di hadiri oleh humas DPRD Pandeglang. (ist) |
Pandeglang, STN - Himpunan mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang melakukan Audiensi dengan DPRD kabupaten Pandeglang dalam, Audensi ini di hadiri oleh pihak Keamanan Polres Pandeglang, dan Humas DPRD kabupaten pandeglang serta jajarannya.
Korlap Aksi I Himpunan mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang Handoko S mengatakan kami sebelumya sudah berkordinasi dengan pihak polres pandeglang untuk melaksanakan aksi Demonstrasi yang akan dilakasankan pada hari ini akan tetapi pihak polres pandeglang meminta diundur.
“Kami sudah berkordinasi dengan Pihak Polres Pandeglang untuk aksi Demontrasi hari ini, Namun Kasat Intelkam Polres Pandeglang meminta di undurkan aksi kami ke minggu depan karena pada hari ini Jum'at banyak nya, dan kami nanti akan di pasilitasi untuk menyampaikan aspirasi langsung melalui audiensi dengan DPRD kabupaten Pandeglang."tuturnya, Jum'at (24/2/23).
Masih kata handoko walapun kami aksi demonstrasi di undur ke minggu depan akan tetapi ada perwakilan dari DPRD dapat menerima massa aksi untuk di lakukan audiensi dengan DPRD untuk langsung menyampaikan aspirasi agar dapat di dengar langsung oleh DPRD kabupaten Pandeglang.
Adapun tuntutan yang akan kami sampaikan:
(Pertama), Adanya Kegiatan FDG yang dinilai hanya menghamburkan Anggaran, Sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang (Sekretariat DPRD), Nomor : 800/054-Setwan/2023 tentang Focus Group Discusion (FGD) “Menggali Potensi Kebijakan Daerah Kabupaten Pandeglang Tentang Pemerintahan Desa” yang dilaksanakan pada Minggu s/d Selasa, 26-28 Februari 2023 bertempat di Bandung – Jawa Barat.
(Kedua), Dugaan adanya Monopoli Proyek dan Keterlibatan Oknum DPRD, Salah satu indikator adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dengan hal tersebut, terlihat dari banyaknya keritik dari berbagai elemen adanya beberapa temuan pada pembangunan sarana prasarana infrastruktur di kabupaten pandeglang.
(Ketiga), Masih tinggi angka Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial di Kabupaten Pandeglang, Sesuai dengan Fungsi dari DPRD sebagai representasi rakyat, yang dimana ditaruhkan sebuah harapan kepada setiap wakil rakyat untuk mensejahterakan masyarakat kabupaten pandeglang.
(Keempat), Diduga banyaknya Komersialisasi Pendidikan Dugaan banyaknya kasus-kasus, yang ada di tingkat Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP) di tubuh Disdikpora Kabupaten Pandeglang, akibat kurangnya contrling dari pihak DPRD Kabupaten Pandeglang.
beberapa hal itu yang sudah kami sampaikan walaupun kami kecewa terhadap DPRD kabupaten Pandeglang yang tidak bisa menghadiri audien ini
“Bagaimana pun kami hanya mencoba mengevaluasi Pejabat Daerah khusus nya DPRD Kabupaten Pandeglang agar terciptanya masayarakat adil makmur yang di Ridho Allah SWT, "tambah Handoko.
Senada juga dikatakan oleh Korlap II Moh. Arif bahwa ini adalah bentuk dari keresahan kami selaku Agnet Sosial Control, Agent Of Change di kabupaten Pandeglang, yang dimana banyak nya persoalan dan problematika yang ada di DPRD kabupaten pandeglang serta pemerintah Kab. Pandeglang.
“kami merasa kecewa dengan DPRD kabupaten Pandeglang dengan tidak adanya komisi- komisi DPRD dan Pimpinan Dewan atau Ketua DPRD kabupaten Pandeglang dan jajarannya ini membuat kami kecewa, karena aspirasi kami tidak ada jawaban yang dapat memberikan solusi untuk aspirasi ini, maka kami sampaikan Mosi tidak percaya terhadap Dewan Perwakilan Rakyat,"Kata arif.
Sementara itu Humas DPRD kabupaten Pandeglang Endan menyampaikan Bahwa ini bukan kapasitas kami untuk menyampaikan nya karena para pimpinan dewan dan semua komisi itu sedang ada agenda di luar.
“Para pimpinan meminta untuk di jadwalkan ulang untuk audiensi, maka kami nanti akan beri surat untuk jadwal audiensi ulangnya kepada kawan-kawan dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang dan pasti aspirasi ini akan kami tampung, dan sampaikan serta kepada para pemimpin DPRD kabupaten Pandeglang agar dapat di tindak lanjuti,"pungkasnya.[Ty/*]
