 |
| Dok. Ilustrasi. (ist) |
STN, Banten - Pengaturan jarak kehamilan melelaui alat kontrasepsi pasca persalinan menjadi salah saru upaya mencegah kasus stunting atau masalah kekurangan gizi kronis.
Hal itu terungkap dalam Rapat Konsolidasi Penguatan Pemenuhan Kebutuhan Alat Kontrasepsi dan Peningkatan KB Pasca Persalinan Bersama Mitra Kerja Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2023 di Hotel Aston Anyer, Jl Raya Karang Bolong No. 16, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Kamis (16/2/2023).
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, M Tranggono mengatakan, pengaturan jarak kehamilan memberikan kesempatan pola asuh yang maksimal pada anak.
“Penanganan stunting Provinsi Banten mendapatkan apresiasi. Data dari SDGS Kementerian Kesehatan, kasus stunting Provinsi Banten turun 4,5 persen dari 24,5 persen menjadi 20 persen,” kata Tranggono.
Tranggono juga mengungkapkan, melalui pemanfaatan data yang baik, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten optimis untuk mencapai target penurunan angka stunting pada 2024 yaitu sebesar 14 persen.
“Saat ini (angka) stunting di Banten berada di posisi 20 persen, tinggal 6 persen lagi kita bisa mencapai target, dan kita optimis dapat tercapai,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut Tranggono, peran bidan dalam penanganan stunting turut menbantu pencapaian penurunan dan penanganan stunting di Provinsi Banten. Bisa membantu pemerintah menjadi lebih baik untuk menuju generasi emas Indonesia 2045 melalui pencegahan dan penanganan stunting yang dilakukan dengan baik.
“Provinsi Banten berkolaborasi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk program KB pasca persalinan untuk mengatur jarak kehamilan dan pola pengasuhan yang baik,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Tranggono juga ungkapkan capaian Provinsi Banten yang menunjukkan kinerja baik dalam pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi bagus. Kondisi ini diharapkan turut meningkatkan asupan gizi pada anak-anak di Provinsi Banten untuk mencegah stunting.
Menurut Tranggono, stunting menjadi bagian dari fokus reformasi birokrasi berdampak yang dicanangkan Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar. Pengendalian inflasi salah satunya berpengaruh pada asupan gizi pada anak. Demikian pula dengan penanganan kemiskinan ekstrim, investasi untuk pertumbuhan ekonomi, serta Bangga Buatan Indonesia (BBI) yang diharapkan turut menggerakkan perekonomian Provinsi Banten.
“Jangan lupa belanja oleh-oleh di sini, di Anyer sebagai destinasi wisata. Semoga percepatan penanganan stunting terlaksana dengan baik,” ujarnya.
Sementara Plt Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten Nurizki Permanajati mengungkapkan kegiatan itu dilaksanakan salah satunya dalam rangka menggiatkan program KB pasca persalinan.
“Terkait dengan stunting, BKKBN fokusnya di area pencegahan. Pencegahan stunting dari hulu dimana intervensinya diberikan mulai dari remaja, mengawal calon pengantin, pendampingan terhadap ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, ibu nifas, sampai dengan anak umur 59 bulan,” paparnya.
“Program lainnya dalam pelayanan alat kontrasepsi adalah bagaimana menjaga jarak antara anak pertama, kedua, dan selanjutnya. Karena dengan jarak yang ideal maka pemberian pola asuh terhadap anak bisa maksimal. Pola pengasuhan diberikan sejak terjadi proses pembuahan,” sambungnya.
Dikatakan Nurizki, setidaknya terdapat mpat 4 faktor “terlalu” yang determinan terhadap stunting. Terlalu muda bersalin, terlalu tua bersalin, terlalu dekat bersalin, dan terlalu banyak anaknya bisa manjadi faktor risiko stunting.[Red/*]
