STN, Kab. Serang | Untuk mengejar rangking dan peningkatan kualitas hasil pelaksanaan program, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang saat ini fokus pada peningkatan pengelolaan dana desa dan percepatan penanganan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Serang Pandji Tirtayasa usai menghadiri Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran 2023 ’Peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran untuk Banten mandiri, maju dan sejahtera”, yang digelar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi Banten di Aula Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten Ciceri Kota Serang, Rabu (8/2/23).
”Ini semacam rapat koordinasi sekaligus evaluasi dari beberapa penghargaan atau Treasury Award, kita hanya memperoleh terbaik ketiga untuk pengelolaan dana desa, kemudian terbaik kedua untuk percepatan penanganan fisik DAK,” ujar Pandji
Oleh karenanya, kata Pandji, kedepan Pemkab Serang mengevaluasi untuk melakukan pembenahan, perbaikan agar meraih penilaian terbaik atau tercepat dengan mendapatkan rangking pertama terbaik atau tercepat oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten.
”Kalaupun penilaian ini bukan berarti harapan kita sepenuhnya, yang penting kita setiap kegiatan itu setiap ada outcome dan benefit bagi masyarakat itu yang paling utama. Tapi, kinerja pun tetap harus kita benahi,” tegasnya.
Lebih jelasnya, sebut Pandji, evaluasi hari ini yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten Pemkab Serang mendapatkan penghargaan untuk terbaik ketiga dalam pengelolaan dana desa, berarti kinerja harus lebih diperbaiki lagi untuk pengelolaan dana desa.
”Kemudian yang kedua kecepatan penanganan DAK fisik kita terbaik kedua, harapan kita tentunya kinerjanya kita perbaiki walaupun secara riil di lapangan pekerjaan DAK fisik maupun penanganan dana desa tidak ada persoalan di lapangan,”katanya pula.
Kepala Kantor DJPb Provinsi Banten Sugiyarto mengatakan bahwa pihaknya memberikan penghargaan perbendaharaan kepada pemerintah daerah dan instansi vertikal se Provinsi Banten.
”Untuk penilaiannya mencakup beberapa aspek mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan hasil dari kegiatan terus kita kembangkan,” ujarnya.
Lebih jelasnya, kata Sugiyanto, dalam aspek penilaian tersebut terkait dengan kinerja dalam pelaksanaan DAK fisik dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN baik itu ada yang tercepat dan yang terbaik.
”DAK fisik ini merupakan dana alokasi khusus dari pusat yang sangat penting untuk pembangunan infrastruktur di pemerintah daerah, jadi kami sangat konsen bagi pemda yang bisa merealisasikan DAK fisik dengan cepat dan juga dengan baik,” terangnya.
Lebih lanjut Sugiyanto menjelaskan, terkait dana desa yang di alokasikan kepada pemerintah desa atau pemdes untuk membangun masyarakat desa adalah mengatasi beberapa hal seperti stunting, kemiskinan dan lain sebagainya.
”Terakhir berkaitan dengan pemda yang mampu meningkatkan dana Dana Insentif Daerah (DID),” tuturnya.
Hadir pada Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran 2023 tersebut para kepala daerah atau wakil kepala daerah dari delapan kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi Banten dan instansi vertikal se Provinsi Banten. [Red/*]
